Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemkab Pulau Taliabu

Komisi II DPRD Taliabu Telusuri Isu Oknum Pungut Anggaran Dacil Guru

"Menurut sumber, ketika tunjangan Dacil cair maka disetor ke oknum, "kata Ketua Komisi II DPRD Pulau Taliabu Suratman Baharudin

Penulis: Laode Havidl | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/La Ode Havidl
STATEMENT: Ketua Komisi II DPRD Pulau Taliabu, Maluku Utara Suratman Baharudin saat diwawancarai Tribunternate.com, Selasa (21/1/2025). Di mana pihaknya meminta kepada guru-guru penerima Dacil untuk tidak memberikan apa yang menjadi hak kepada oknum-oknum 

TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - Komisi II DPRD Pulau Taliabu, Maluku Utara menerima laporan perihal isu tentang pungutan anggaran tunjangan daerah terpencil (Dacil) yang diperuntukkan untuk guru SD dan SMP.

Diduga pungutan anggaran Dacil dilakukan oknum-oknum mengatasnamakan Dinas Pendidikan.

Kabar ini dipertegas oleh Ketua Komisi II DPRD Pulau Taliabu Suratman Baharudin dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025) kemarin.

Dikatakan, sumber yang melaporkan menerangkan bahwa ketika tunjangan Dacil cair maka disetor ke oknum.

Baca juga: Pemkab Taliabu Diminta Tetapkan Upah Buruh Sesuai UMP Terbaru

"Untuk itu kami menegaskan kepada seluruh oknum terutama Dinas Pendidikan untuk jangan melakukan pungutan terhadap guru-guru yang menerima Dacil, karena itu melanggar, "ujar Suratman didampingi rekan Komisi II lainnya.

KETERANGAN: Ketua Komisi II DPRD Pulau Taliabu, Maluku Utara Suratman Baharudin saat diwawancara, Selasa (21/1/2025)
Ketua Komisi II DPRD Pulau Taliabu, Maluku Utara Suratman Baharudin

Sebaliknya, Suratman meminta kepada guru-guru penerima Dacil segera melapor ke DPRD Pulau Taliabu.

Bilamana kedepannya masih ada oknum-oknum yang sengaja meminta setoran tunai tersebut.

"Apabila ada oknum lagi maka segera melaporkan ke kami, kami akan telusuri lebih dalam terkait itu, "janjinya.

Mengenai wacana ini, Suratman mengaku sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Pulau Taliabu Haruna Masuku.

Baca juga: Ditetapkan sebagai Bupati Taliabu Terpilih, Intip Jejak Karier dan Harta Kekayaan Sashabilla Mus

Yang membantah tidak ada perintah dari dinas tersebut untuk melakukan pemotongan atau pun pungutan terhadap tujuan Dacil guru.

"Maka bisa dipastikan bahwa ini merupakan perilaku dari oknum-oknum tertentu. Untuk itu kami meminta kepada guru-guru penerima Dacil untuk tidak menanggapi hal-hal ini."

"Apabila ada tekanan-tekanan yang berlebih, kami Komisi II membuka ruang menampung aspirasi guru-guru, "tutupnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved