DPRD Kota Ternate
Mitan Subsidi Kacau, DPRD Ternate Sentil Lurah yang Malas Awasi
Kinerja lurah di Kota Ternate disorot tajam oleh DPRD setelah kisruh distribusi minyak tanah (mitan) subsidi kembali memicu keributan di masyarakat
Penulis: M Julfikram Suhadi | Editor: Sitti Muthmainnah
TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE-- Kinerja lurah di Kota Ternate disorot tajam oleh DPRD setelah kisruh distribusi minyak tanah (mitan) subsidi kembali memicu keributan di masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Ternate, M. Ghifari Bopeng, menilai para lurah gagal menjalankan fungsi pengawasan sesuai instruksi Perwali dan Sekda.
“Negara sudah keluarkan Rp26 triliun untuk subsidi mitan, tapi kenyataannya di lapangan tidak beres. Lurah banyak yang cuek dan tidak awasi pangkalan,” tegas Ghifari saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I dan II DPRD, Selasa (20/5/2025).
Baca juga: Potret Najwa Shihab setelah Salatkan Jenazah Suami, Tak Ikut ke Pemakaman Ibrahim Sjarief Assegaf
Ia menyebut, mekanisme harga mitan subsidi seharusnya dikontrol ketat, dari Pertamina ke agen Rp2.500, lalu ke pangkalan Rp3.200, dan ke masyarakat Rp4.000 per liter. Namun, distribusi tidak sesuai karena pendataan amburadul.
“Ada pangkalan yang cuman dapat Rp4.000 liter, tapi jumlah penggunaRp 4.500. Sebaliknya, ada yang dikasih 12 ton padahal hanya butuh 4 ton. Akibatnya mitan berlebih di satu tempat, tapi langka di tempat lain,” ujar Ghifari.
Ia juga menyoroti alasan pangkalan sering menjual habis stok dalam waktu 5 hari demi menghindari kerugian karena penguapan, tanpa mempertimbangkan pemerataan distribusi.
Baca juga: Guardiola Ancam Pergi jika Man City Lakukan Ini: Saya Tidak Mau Itu, Saya Bakal Keluar
“Masalah utamanya, lurah tidak mendata dengan baik dan tidak mengawasi. Padahal sudah jelas, Perwali minta lurah pastikan distribusi lima liter per jiwa,” tegasnya lagi.
DPRD meminta para lurah segera memperbaiki sistem pengawasan dan pendataan agar mitan subsidi benar-benar sampai ke warga yang berhak.
“Kalau data pengguna saja tidak diperbarui, jangan heran kalau masalah ini terus berulang,” tandas Ghifari. (*)
Rancangan APBD Perubahan Ternate 2025 Tuai Kritikan |
![]() |
---|
DPRD Ternate Jadwalkan Paripurna Pandangan Umum RAPBD Perubahan 2025 Jumat Ini |
![]() |
---|
Jamian Kolengsusu: Utang Pelanggan ke Perumda Ake Gaale Ternate Wajib Ditagih |
![]() |
---|
DPRD Ternate: Disperindag Sulit Kelola Pedagang Harian, Perlu Aturan Main yang Jelas |
![]() |
---|
Ranperda APBD Perubahan Ternate 2025 Belum Dibahas, Ini Penyebabnya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.