Gubernur Malut Sherly Laos Paparkan 5 Pilar Strategi Masa Depan Pasca Nikel di Forum Internasional

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, tampil sebagai pembicara utama dalam forum internasional “Indonesia Critical Minerals Conference 2025” yang berlangsung di Jakarta, Selasa (3/6/2025). 

Dalam forum yang dihadiri para pemimpin industri, investor global, dan delegasi lintas negara, Sherly Laos memaparkan lima pilar strategi keberlanjutan pembangunan Maluku Utara pasca-nikel, sebagai bentuk kesiapan daerah menghadapi era transisi ekonomi pasca tambang.

“Kita harus sadar, nikel bukan sumber daya abadi. Kita tidak bisa bergantung selamanya pada sumber daya yang akan habis. Masa depan harus kita rancang dari sekarang,” tegas Sherly.

Baca juga: Fakta-fakta Kebakaran di Kelurahan Gamalama Ternate: Kronologi Empat Ruko Ludes Terbakar

Dalam paparannya, Sherly merinci lima strategi utama yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan harus didukung secara nasional untuk memastikan keberlanjutan pembangunan:

1. Diversifikasi Ekonomi

Pemerintah daerah harus menyiapkan sumber-sumber ekonomi alternatif di luar sektor pertambangan. Ini mencakup engembangan destinasi ekowisata kelas dunia, hilirisasi perikanan berkelanjutan, industri pertanian tropis berbasis kelapa, rempah-rempah, dan agroforestry.

2. Penguatan SDM dan Pendidikan Vokasional

Sherly menekankan perlunya pembangunan sekolah kejuruan dan politeknik berbasis kebutuhan industri masa depan, termasuk energi bersih dan teknologi baru.

Program beasiswa internasional dan kemitraan global disiapkan untuk menjadikan anak-anak Maluku Utara sebagai insinyur, manajer, dan inovator, bukan hanya pekerja kasar di industri smelter.

3. Pengembangan Industri Hijau dan Inovasi

Transisi menuju industri berkelanjutan mencakup pemanfaatan energi bersih seperti PLTS dan PLTA di kawasan industri, produksi prekursor dan katoda untuk mendukung rantai pasok baterai kendaraan listrik, serta pemberian insentif penelitian berbasis teknologi dan inovasi industri.

4. Tata Kelola Lingkungan

Sherly menegaskan bahwa pembangunan harus sejalan dengan konservasi.

“Apa yang diberikan alam harus dikembalikan melalui perlindungan dan kelestarian. Kesadaran kolektif atas lingkungan adalah kewajiban lintas sektor," tuturnya.

5. Keadilan Sosial dan Revisi Dana Bagi Hasil (DBH)