Pemprov Malut
Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Menteri Koperasi dan Wamendes Kunker ke Desa Balbar Sofifi
Menteri Koperasi dan UKM RI, Budi Arie Setiadi, bersama Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDT)
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Sitti Muthmainnah
TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Menteri Koperasi dan UKM RI, Budi Arie Setiadi, bersama Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria, melakukan kunjungan kerja ke Desa Balbar, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Rabu (4/6/2025).
Rombongan menteri tiba di lokasi kegiatan pukul 10.00 WIT bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah, dan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kedatangan mereka disambut hangat dengan tari Lala khas Maluku Utara dan pengalungan bunga, sebagai simbol penghormatan dan kekayaan budaya lokal.
Baca juga: Krisis Manajerial di Rumah Sakit Daerah: Masalah dan Strategi Pemecahan Masalah
Kunjungan kerja ini bertujuan meninjau langsung implementasi program Koperasi Merah Putih, serta mengangkat potensi desa-desa wisata dan ekonomi lokal di wilayah pesisir Maluku Utara.
Desa Balbar dipilih karena dinilai berhasil mengembangkan model ekowisata berbasis potensi alam, sekaligus aktif dalam pembangunan koperasi desa.
Dalam sambutannya, Menteri Koperasi RI Budi Arie menyampaikan selamat atas terbentuknya Koperasi Merah Putih Desa Balbar, dan menekankan pentingnya peran koperasi sebagai instrumen utama pemerataan ekonomi rakyat.
“Sudah lebih dari 78.649 koperasi terbentuk di seluruh Indonesia, dan di Maluku Utara sendiri sudah 1.135 desa/kelurahan memiliki Koperasi Merah Putih. Ini luar biasa, namun koperasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Budi Arie.
Ia menambahkan, koperasi kedepan bisa menjadi saluran untuk distribusi bahan strategis seperti pupuk, sembako, bantuan langsung tunai (BLT), serta layanan simpan pinjam yang sehat dan terjangkau.
“Koperasi harus menjual dengan harga lebih murah karena esensinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan mencari keuntungan semata,” ujarnya.
Dalam sesi dialog dengan warga, Wamendes Ahmad Riza Patria menjawab berbagai pertanyaan seputar status keanggotaan ASN dalam koperasi, plafon bantuan hingga Rp3 miliar, hingga teknis iuran pokok dan wajib.
Ia menegaskan bahwa kehadiran koperasi bukan sebagai pesaing pelaku usaha kecil, melainkan sebagai pembangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif dan berkeadilan.
“Koperasi desa ini hadir untuk memperkuat gotong royong ekonomi, bukan menggantikan usaha mikro, tetapi mendukungnya agar tumbuh bersama,” tegas Riza.
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada para menteri.
Ia menilai kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat arah pembangunan ekonomi kerakyatan di daerah.
Baca juga: Tingkatkan Kondusifitas Warga, Wabup Halmahera Barat Resmikan Pospol di Desa Talaga
“Seperti yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam forum retreat sebelumnya, pembentukan Koperasi Merah Putih adalah bagian dari strategi ketahanan pangan nasional. Kami di daerah siap melaksanakannya secara konkret,” ujar Sinen.
Dalam rangkaian kunjungan, para menteri dan gubernur juga mengikuti secara langsung laporan hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dari Kepala Desa Balbar.
Forum ini menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan pembangunan desa secara partisipatif. (*)
Resmi! dr Giscard Kroons Jabat Plt Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara |
![]() |
---|
Ini Alasan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Evaluasi Jabatan Eselon II |
![]() |
---|
Ajukan KUA-PPAS 2026, Pemprov Maluku Utara Proyeksi Pendapatan Daerah Rp3,162 Triliun |
![]() |
---|
Sampaikan KUA-PPAS 2025, Sherly Laos Pastikan Anggaran untuk Kesejahteraan Masyarakat Maluku Utara |
![]() |
---|
Perjuangkan Pembangunan Jalan di Taliabu, Gubernur Malut Sherly Laos Gandeng Kementerian PUPR |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.