Alasan Lurah Kalumata Ternate Pindah Pangkalan Minyak Tanah Afrianto Redjeb

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Pemerintah Kelurahan Kalumata di Kecamatan Ternate Selatan, Maluku Utara ditengarai bertindak sepihak.

Gegara melakukan pemaksaan kepada pangakalan minyak tanah untuk pindah alamat tanpa melalui prosedur.

Perihal tersebut diakui oleh Lurah Kalumata Ari Akbar Tamlain saat dikonfirmasi awak media belum lama ini.

Dikatakan, alasan ia memindahkan pangkalan Afrianto Redjeb dari RT 10 ke RT 18 karena jarak.

Baca juga: Beri Bantuan Hukum Gratis, Masyarakat Dapat Menghubungi Kontak 13 OBH di Malut

"Kenapa? Karena jarak tempuh warga untuk mendapatkan jatah minyak tanah cukup jauh."

"Dan masalah ini kami telah menyurat ke Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kota Ternate, "aku lurah, Minggu, (15/6/2025).

Sementara Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kota Ternate melalui Kasubbag BBM Maimunah Khatija ketika dikonfirmasi membantah perihal pemindahan. 

"Kalau kami sudah terima itu surat seperti yang disampaikan lurah, maka kami langsung mengeluarkan rekomendasi ke agen penyalur terakit pindah alamat. Tapi buktinya hingga saat ini tidak ada surat, "kata Maimunah, Minggu (15/6/2025).

Maimunah menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu data pengguna dari pemerintah kelurahan.

Sehingga pemerintah menjadikan data tersebut sebagai dasar, untuk melakukan penataan dan mengatur skema pendistribusian berdasarkan pemetaan dari pemerintah kelurahan, dengan tujuan agar pola distribusi lebih tepat sasaran. 

"Saat ini kita masih fokus data, karna data sebagai dasar untuk mengatur skema pendistribusian di kelurahan masing-masing, "jelas Maimunah. 

Sementara agen penyalur, PT Siantan Jaya Lestari Irene T. Martowijoyo selaku direktur ketika dikonfirmasi mengatakan.

Pihaknya belum menerima rekomendasi dari pemerintah kota dalam hal ini Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kota Ternate, terkait dengan pemindahan pangkalan Afrianto Redjeb.

"Kalau sudah ada rekomendasi dari pemerintah dan memenuhi syarat, kami dari pihak agen langsung menyampaikan ke pangkalan untuk pindah ke lokasi sesuai pertimbangan yang disampaikan, "kata Irene.

Sebagai informasi, data yang diperoleh awak media terkait persoalan yang di polemikan pemerintah kelurahan bahwa alamat awal pangkalan Afrianto Redjeb berada di RT 18. 

Namun, hal itu terbantahkan dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kota Ternate, dengan Nomor: 500.10.8.1/005-Bag.Ekonomi & SDA/2025 tertanggal 2 Januari 2025, yang justru lokasi pangkalan Afrianto Redjeb, yang direkomendasikan berada pada RT 10/RW 04 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan. 

Parahnya, hingga saat ini pihak Lurah Kalumata belum memenuhi permintaan Sekkot Ternate Rizal Marsaoly terkait pemutakhiran data pengguna.

Menurut Rizal, data tersebut merupakan dasar pemerintah untuk mengatur skema penyaluran minyak tanah subsidi yang tepat sasaran.

"Kalau data pengguna minyak tanah subsidi yang diminta Sekkot, saya belum sampai ke Bagian Ekonomi dan Setda Kota Ternate, "ungkap Lurah Kalumata menutup.

Terpisah, pemilik pangkalan Afrianto Redjeb menyatakan kesediaannya untuk pindah, asalkan semua prosedur administrasi dipenuhi, termasuk surat resmi dari Bagian Ekonomi dan SDA serta agen.  

"Saya telah menerima informasi rencana pemindahan dari Lurah tiga bulan lalu, namun hingga kini belum menerima surat resmi, "ungkapnya.
 
Perihal tersebut juga memantik reaksi Anggota DPRD Kota Ternate Nurjaya Hi Ibrahim.

Menurutnya, seharusnya pihak kelurahan fokus pada perbaikan data untuk disampaikan ke wali kota melalui Bagian Ekonomi dan SDA Setda, bukan malah urus pemindahan pangkalan.

Baca juga: 14 Finalis Mahasiswa Berprestasi Unkhair Ternate 2025 Jalani Karantina, Berikut Daftarnya

"Data pengguna merupakan dasar untuk mengatur skema pola penyaluran agar tepat sasaran, "tegasnya.

Dia menambahkan bahwa polemik ini menyoroti pentingnya koordinasi dan transparansi antara pemerintah kelurahan, distributor dan pemilik pangkalan dalam memastikan distribusi minyak tanah berjalan lancar dan sesuai prosedur.  

"Kejelasan prosedur dan kepastian hukum menjadi kunci penyelesaian masalah ini, "tandas Nurjaya Hi Ibrahim. (*)