Bassam Kasuba Respons Catatan Fraksi Golkar Soal Disparitas Pembangunan Obi Halmahera Selatan

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara Bassam Kasuba merespon catatan Fraksi Golkar soal disparitas pembangunan di Pulau Obi.

"Ini menjadi catatan untuk pembobotan RPJMD 2025-2029, "katanya usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Halmahera Selatan, Jl Karet Putih, Bacan Selatan, Selasa (17/6/2025) malam.

Dalam sistem pembangunan berbasis zonasi yang dicanangkan, Bassam menyebut Pulau Obi butuh pendekatan berbeda dengan wilayah lainnya.

Pasalnya, Pulau Obi adalah salah satu wilayah dengan kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) minerba terbesar untuk Halmahera Selatan.

Baca juga: Obi Fishing Tournament 2025: Tangkapan Ikan Melimpah, Produktivitas Perairan Kawasi Terjaga

"Jadi nanti kita coba boboti pendekatannya seperti apa distribusi dari DBH itu untuk membangun Obi, "jelasnya.

Meski begitu, Bassam belum bisa memastikan berapa persen dari total DBH minerba yang dialokasikan untuk pembangunan Pulau Obi.

Dia beralasan, harus mengukur kempapuan fiskal daerah. Sebab, fiskal daerah tidak semua dalam pendekatan pembangunan fisik.

"Karena kita harus bayar gaji pegawai dan sebagainya. Itu semua harus diukur, kira-kira berapa persen (anggaran dialokasikan untuk pembangunan Pulau Obi) dari total distiribusi DBH, "pungkasnya.

Sebelumnya, fraksi Golkar DPRD Halmahera Selatan memberi sejumlah catatan menohok dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi atas LPJ pelaksanaan APBD 2024.

Salah satu catatannya adalah alokasi anggaran untuk pembangunan di Pulau Obi.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Halmahera Selatan Rustam Ode Nuru mengungkapkan, ada disparitas pembangunan di pulau penghasil nikel dan emas tersebut.

Dari total DBH pajak industri sebanyak Rp 425 miliar pada 2025, DBH mineriba pertambangan dari Pulau Obi sebesar Rp 347 miliar.

Namun, kata Rustam, Pemkab Halmahera Selatan hanya mengucurkan Rp 31,6 miliar untuk pembangunan di sana tahun ini.

"Fraksi Golkar menilai masih terjadi disparitas pembangunan di Pulau Obi. Sementara Obi, salah satu penyumbang DBH terbesar di Halmahera Selatan, "katanya.

"Jadi Rp 31,6 miliar tidak berbanding lurus dengan dana transfer DBH pajak industri," sambung Rustam. 

Baca juga: Fraksi Golkar Ungkap Disparitas Pembangunan Pulau Obi, Bupati Halmahera Selatan Diminta Adil

Wakil rakyat dua periode Dapil IV itu pun meminta Bupati Halmahera Selatan adil dalam distribusi anggaran pembangunan.

Rustam menagaskan, Pulau Obi harus mendapat 35 persen dari total DBH minerba sebanyka Rp347 miliar. 

"Fraksi saya minta pemerintah adil dalam mendistribusikan DBH. Fraksi saya minta 35 persen didistribusikan ke Obi," tegasnya. (*)