Fraksi Golkar Ungkap Disparitas Pembangunan Pulau Obi, Bupati Halmahera Selatan Diminta Adil

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Fraksi Golkar DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara memberi sejumlah catatan menohok dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024.

Salah satu catatan menohok dalam rapat yang berlangsung Senin (16/6/2025) di ruangan paripurna, Jl Kebun Karet Putih, Bacan Selatan, adalah alokasi anggaran untuk pembangunan di Pulau Obi.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Halmahera Selatan Rustam Ode Nuru mengungkapkan, ada disparitas pembangunan di pulau penghasil nikel dan emas tersebut.

Dari total dana bagi hasil (DBH) pajak industri sebanyak Rp 425 miliar pada 2025, DBH mineriba pertambangan dari Pulau Obi sebesar Rp 347 miliar.

Baca juga: KPK Dorong Pemprov Maluku Utara Tuntaskan Utang dan Perkuat Pencegahan Korupsi

Namun, kata Rustam, Pemkab Halmahera Selatan hanya mengucurkan Rp 31,6 miliar untuk pembangunan di sana tahun ini.

"Fraksi Golkar menilai masih terjadi disparitas pembangunan di Pulau Obi."

"Sementara Obi, salah satu penyumbang DBH terbesar di Halmahera Selatan, "katanya.

"Secara naluri politik, Fraksi Golkar menghargai dan mengapresiasi."

"Namun Rp 31,6 miliar tidak berbanding lurus dengan dana transfer DBH pajak industri, "sambung Rustam.

Baca juga: Kembangan Kawasan Perkotaan, DPRD dan Dinas PUPR Taliabu Tinjau Lokasi Kumuh Desa Wayo

Wakil rakyat dua periode Dapil IV itu pun meminta Bupati Halmahera Selatan adil dalam distribusi anggaran pembangunan.

Rustam menagaskan, Pulau Obi harus mendapat 35 persen dari total DBH minerba sebanyka Rp347 miliar. 

"Fraksi saya minta pemerintah adil dalam mendistribusikan DBH. Fraksi saya minta 35 persen didistribusikan ke Obi, "tegasnya. (*)