Pemprov Maluku Utara Dorong Halmahera Utara Percepat Penyusunan RPJMD 2025-2029

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mendorong percepatan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025-2029.

Dorongan ini disampaikan dalam Rapat Konsultasi Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD yang digelar di Sofifi, Rabu (18/6/2025).

Rilis

Kepala Bappeda Maluku Utara Muhammad Sarmin S Adam menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJPD kabupaten, RPJMD provinsi dan RPJMN 2025-2029 milik pemerintah pusat.

"RPJMD ini menjadi fondasi awal pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Piet Hein Babua dan  Kasman Hi Ahmad."

Baca juga: Rekap Alokasi Dana Daerah Maluku Utara 2025, Terbanyak ke Halmahera Selatan Rp1,7 Triliun

"Dokumen ini juga harus mengakomodasi agenda prioritas daerah sekaligus mendukung arah kebijakan Asta Cita Presiden, "ujarnya dalam sambutan.

Selain itu, Sarmin juga menyoroti sejumlah tantangan pembangunan berdasarkan indikator makro 2020-2024.

Di antaranya, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 67,5 menjadi 69,78, pertumbuhan ekonomi sempat terkontraksi akibat pandemi Covid-19.

Pendapatan per kapita stagnan, tingkat pengangguran masih tinggi di angka 6,2 persen dan angka kemiskinan naik menjadi 4,71 persen pada tahun 2024.

"Gini ratio di halmahera Utara memang masih tergolong rendah, tetapi fluktuatif."

"Ini perlu dicermati sebagai sinyal untuk mendorong kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, "lanjutnya.

Untuk periode 5  tahun ke depan, Pemkab Halmahera Utara menetapkan target pembangunan yang ambisius namun realistis, antara lain:

1. IPM ditingkatkan menjadi 71,7 pada 2029

2. Tingkat pengangguran ditekan hingga 5,14 persen

3. Angka kemiskinan turun menjadi 3,70 persen