Pesan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Usai Tinjau Lokasi Banjir di Ternate

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos meninjau langsung sejumlah titik terdampak bencana alam di Kota Ternate, Rabu (25/6/2025) kemarin.

Peninjauan ini mencakup lokasi longsor serta kerusakan infrastruktur akibat hujan berintensitas tinggi dalam beberapa waktu terakhir.

Rilis

Ditemani sejumlah pejabat Pemprov, Sherly Laos mengawali kunjungan di ruas Jalan Bastiong–Ngade–Jambula, tepatnya di kawasan Ngade.

Di lokasi ini, longsoran tanah menyebabkan badan jalan nasional tergerus hingga ke laut dengan kedalaman sekitar 40 meter dan panjang longsoran mencapai 30 meter.

Baca juga: Ali Sangaji Soroti Polemik Pergantian Ketua Komisi II DPRD Maluku Utara

Ia juga meninjau kerusakan talud penahan banjir di kawasan Fitu dan Ngade, serta menyempatkan diri mengunjungi calon siswa Sekolah Rakyat di Kota Ternate.

Dalam keterangannya di lokasi, Sherly Laos menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang memperhitungkan kondisi geografis dan risiko bencana.

"Kalau kita membangun jalan di wilayah seperti Ngade ini, harus sekaligus dengan sistem penahan tebing dan drainase."

"Kalau tidak, begitu terjadi longsor, biaya perbaikannya justru lebih besar dari anggaran awal, "ujar Sherly Laos.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara Togap Harianto Manik menyampaikan, pihaknya telah menurunkan tim teknis untuk melakukan kajian mendalam terhadap struktur tanah dan potensi kerusakan lanjutan di titik longsor.

"Tim akan melakukan penyelidikan teknis secara detail untuk memastikan penanganan dilakukan dengan tepat dan berdasarkan data yang akurat, "jelas Togap.

Pihaknya juga telah mengambil langkah darurat dengan memasang rambu peringatan, police line serta pengaturan lalu lintas satu arah secara bergantian di lokasi terdampak untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.

Sementara itu Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Balai Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan.

Baca juga: Laporan Panja LHP BPK Diparipurnakan, DPRD Desak Pemprov Maluku Utara Tuntaskan Temuan BPK

"Memang kewenangan penanganan jalan nasional ada di Balai, tapi daerah siap mendukung penuh sesuai arahan Gubernur, "ujar Risman.

Risman menambahkan, percepatan penanganan bencana menjadi bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga keselamatan warga dan memulihkan infrastruktur dasar yang terdampak.

Peninjauan ini turut melibatkan Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS), Kepala BPBD, Kepala Dinas Perkim, Plt. Kepala Dinas Sosial, serta sejumlah kepala OPD lainnya. (*)