BPBD Maluku Utara Catat 72 Bencana per Januari-Juni 2025

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengatakan BPBD Malut melaporkan sebanyak 76 kejadian bencana terjadi selama periode Januari hingga Juni 2025.

Data tersebut disampaikan Sherly Laos dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana bersama Kepala BNPB RI di Ternate, Senin (30/6/2025).

Bencana paling dominan adalah banjir dan banjir bandang, yang tercatat sebanyak 32 kejadian. Sementara itu, bencana lain yang cukup signifikan meliputi cuaca ekstrem, angin puting beliung, abrasi pantai, dan tanah longsor.

Baca juga: Puluhan Pegawai Pemkab Halmahera Timur Dihukum Hormat Bendera

Wilayah dengan jumlah kejadian tertinggi adalah Kabupaten Halmahera Selatan, dengan 19 kali kejadian bencana hanya dalam enam bulan. Kondisi geografis dan cuaca ekstrem menjadi faktor utama yang memicu tingginya risiko bencana di wilayah ini.

Kemudian lanjut Sherly Laos, Provinsi Maluku Utara masuk dalam kategori risiko bencana tinggi menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024, dengan skor 145,09.

Berdasarkan data BPBD, total 282 bencana tercatat selama 2021–2024, dengan banjir sebagai penyumbang terbesar.

Selain itu, Sherly Laos menyatakan bahwa penanganan darurat dan rehabilitasi telah dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

"Dukungan dana melalui BTT dan bantuan pusat juga terus dimobilisasi," katanya.

Ribuan infrastruktur rusak akibat bencana terdiri atas 21.611 rumah terendam, 256 rumah rusak, 34 fasilitas pendidikan terdampak, 6 korban meninggal dunia, 14.962 jiwa mengungsi, 2 fasilitas kesehatan rusak, dan 42 jalan/jembatan rusak.

Salah satu kasus terparah terjadi di Halmahera Selatan pada 21 sampai 22 Juni 2025. Banjir di wilayah ini melanda 6 kecamatan dan 23 desa, menyebabkan 3 warga meninggal/hilang dan lebih dari 7.700 jiwa terpaksa mengungsi.

Sherly Laos telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari, terhitung sejak 23 Juni hingga 6 Juli 2025.

Pemprov juga menjalin koordinasi intensif dengan BNPB dan kementerian/lembaga terkait untuk mengoptimalkan dukungan operasional serta mempersiapkan pemulihan dan rekonstruksi.

BMKG pun memperkuat sistem peringatan dini atau Early Warning System yang kini mampu memberikan peringatan dua jam sebelum kejadian.

Baca juga: Kemajuan Libra Sangat Baik, Kesuksesan Scorpio: Ramalan Zodiak Senin 30 Juni 2025

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan kesiapannya dalam memperkuat sistem mitigasi bencana melalui pendekatan berbasis data dan penguatan sinergi lintas sektor.

Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan mampu menurunkan risiko dan mempercepat pemulihan pascabencana.

"Kita harus mengubah paradigma dari responsif menjadi preventif. Kesiapsiagaan dan kolaborasi adalah kunci dalam menghadapi tantangan bencana ke depan," tandasnya. (*)