Sultan Tidore Beri 2 Pesan Penting ke Presiden Prabowo Soal Zainal Abidin Sjah dan Ibu Kota Malut

TRIBUNTERNATE.COM,TIDORE- Sultan Tidore Husain Alting Sjah berharap perhatian Presiden Prabowo Subianto atas pengangkatan Sultan Zainal Abidin Sjah sebagai pahlawan nasional.

Hal itu disampaikan Husain Sjah melalui akun media sosial miliknya.

Dalam video yang berdurasi 6 menit 30 detik tersebut, Sultan Tidore menyinggung dua poin penting.

Baca juga: Fans Chelsea Senang Inter Milan Incar Christopher Nkunku: Ambil Saja Rp1,5 Triliun

Pertama usulan Sultan Zainal Abidin Sjah sebagai pahlawan nasional, dan kedudukan ibu kota Provinsi Maluku Utara.

Soal usulan Sultan Zainal Abidin Sjah sebagai pahlawan nasional, Husain Sjah menuturkan, Sultan Tidore ke-35 itu berjasa menggabungkan wilayah kekuasaannya, kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keputusan bergabung dengan NKRI diambil sang sultan saat pemerintah Belanda menawarkan tiga opsi kepadanya, yakni bergabung dengan Belanda, bergabung dengan NKRI, atau membentuk negara sendiri dengan Papua.

Sultan Zainal juga merupakan Gubernur Irian Barat pertama (1956-1961). Ia ditunjuk Presiden Soekarno di tengah memanasnya hubungan antara Indonesia dan Belanda terkait Irian Barat.

Menurut Husain Sjah, Kesultanan Tidore dan Pemkot Tidore Kepulauan sudah dua kali mengusulkan Sultan Zainal sebagai pahlawan nasional. Namun hingga kini usulan tersebut belum direspons pemerintah pusat.

“Kami juga tidak tahu alasan mengapa tokoh yang begitu dihormati belum mendapat tempat untuk menjadi pahlawan nasional,” ujarnya.

Ia mengingatkan, bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.

"Sultan Zainal sangat berjasa membantu Soekarno sehingga lobi menjadikan Papua masuk dalam NKRI adalah berdasarkan persetujuan Sultan Zainal."

"Beliau sangat berperan mengintegrasikan Papua masuk dalam NKRI, dan ibukota Irian Barat saat itu berkedudukan di Tidore," jelasnya.

Kemudian saat pemekaran Maluku Utara dari provinsi Maluku, ibu kota yang dicantumkan dalam undang-undang sedianya adalah Tidore Kepulauan.

Baca juga: Kepala Bappeda Maluku Utara Tegaskan Pentingnya Pembangunan Berbasis Kawasan

“Namun karena satu dan lain hal, hingga tertuang dalam undang-undang menyebut (ibukota berkedudukan) di Sofifi. Sementara Sofifi adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah pemerintahan Kota Tidore Kepulauan,” terangnya.

Sultan Husain pun mengusulkan revisi Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 (yang telah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2000) terkait nama ibukota Provinsi Malut.

“Revisi nama menjadi ibukota Maluku Utara berkedudukan di kota Tidore Kepulauan, beralamat di Sofifi,” tandasnya. (*)