BREAKING NEWS: Presidium Rakyat Tidore Sampaikan Pernyataan Sikap Soal DOB Sofifi

TRIBUNTERNATE.COM,TIDORE- Ratusan masyarakat Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, merespon wacana Daerah Otonom Baru (DOB) Sofifi.

Masyarakat Kota Tidore Kepulauan mendatangi Kedaton Kesultanan Tidore di Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore.

Masyarakat yang mengatasnamakan Presidium rakyat Tidore ini mendesak Sultan Tidore Husain Sjah dan Wali Kota Tidore Muhammad Sinen, untuk menyatakan sikap terkait DOB Sofifi.

Baca juga: Sedihnya Fans Man City Lihat Kevin De Bruyne Pakai Jersey Napoli: Harusnya Pensiun di Sini

Masyarakat mengenakan pakaian adat putih, lalu menduduki Kedaton Tidore hampir tiga jam, mulai pukul 10:00 WIT hingga pukul 12:00 WIT.

Dalam aksi tersebut , Presidium rakyat Tidore menyampaikan pernyataan sikap.

Berikut pernyataan sikap Presidium Rakyat Tidore :

Bismillahirrahmannirrahim.

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Menyikapi manuver sepihak usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi oleh Gubernur Sherly Laos, politisi lokal dan elite nasional tanpa sedikitpun mendengar suara dan aspirasi rakyat Tidore Kepulauan, sebagai pemilik sah negeri yang menjunjung tinggi adat se atoran.

Sampai detik ini, Sofifi masih menjadi bagian dari wilayah Tidore yang tidak terpisahkan dari aspek Sejarah, Budaya, Politik dan Administrasi.

Untuk itu, Presidium Rakyat Tidore bersama seluruh komponen dan negeri Tidore menyampaikan tuntutan sikap:

1. Meminta Kepada HALIFATUL-MUKARRAM SAIDISSASKALAINI ALLA JABALITTIDORE. Yang Mulia Sultan H. Husain Alting Sjah, agar bersikap secara resmi terkait dengan status Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dan setia mempertahankan wilayah adat Kesultanan Tidore.
2. Meminta Wali Kota Tidore Kepulauan dan DPRD Kota Tidore Kepulauan agar tidak gegabah menyampaikan posisi politik terkait DOB Sofifi dan segera melakukan kajian hukum terkait Pernyataan Yang Mulia Sultan Tidore, bahwa Ibu Kota Provinsi Maluku Utara adalah Kota Tidore Kepulauan yang berkedudukan di Sofifi.
3. Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk fokus dan memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dan semua aktivitas Pemerintahan harus terpusat di Sofifi.
4. Mendesak Gubernur Maluku Utara, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara agar menghentikan wacana DOB Sofifi dan manuver politik.
5. Meminta Kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk tidak membuat kegaduhan di Maluku Utara terkait isu DOB Sofifi, dan menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Tidore atas pernyataannya di hadapan komisi II DPR RI yang melukai perasaan seluruh masyarakat Tidore.
6. Mendesak Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, segera menggelar rapat terbatas bersama semua pihak yang terkait guna membahas Ibu Kota Provinsi Maluku Utara di Kota Tidore Kepulauan yang berkedudukan di Sofifi.
7. Kepada semua Rakyat Tidore, Kesultanan Tidore dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk senantiasa menjaga keutuhan Wilayah Kota Tidore Kepulauan dari niat busuk dan kepentingan politik sekelompok orang. (*)