Inspektorat Maluku Utara Serahkan 139 Berkas Temuan ke Penegak Hukum

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Inspektorat Maluku Utara menunjukkan keseriusannya dalam menindaklanjuti temuan kerugian negara.

Sejumlah langkah konkret dilakukan dengan menyerahkan 139 berkas rekomendasi hasil temuan kepada aparat penegak hukum, baik yang memiliki jaminan maupun tidak.

Langkah ini dilakukan menyusul hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat.

Baca juga: Fasilitas Asrama Mahasiswa Maluku Utara di Manado Segera Diperbaiki

Mereka menemukan adanya penyimpangan keuangan daerah dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihak ketiga, hingga mantan anggota DPRD.

Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara, Nirwan MT Ali, menjelaskan bahwa penanganan kerugian keuangan negara tidak bisa ditunda.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan penyerahan berkas kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan hukum untuk memproses lebih lanjut.

"Kami telah menyerahkan total 139 berkas rekomendasi temuan, dengan nilai kerugian negara yang mencapai puluhan miliar rupiah. Langkah ini adalah bentuk keseriusan kami dalam menindaklanjuti hasil audit BPK dan hasil sidang TPTGR,” kata Nirwan kepada wartawan belum lama ini, Sabtu (19/7/2025).

Rincian Berkas yang Diserahkan

14 berkas rekomendasi telah diserahkan kepada Komite Penagihan Kerugian Milik Daerah (KPKML). 

Berkas ini merupakan hasil sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), yang sudah memiliki jaminan berupa sertifikat tanah, rumah, dan BPKB kendaraan.

Nilai kerugian dari berkas-berkas ini mencapai sekitar Rp 4 miliar.

"Kami sudah empat kali rapat koordinasi dengan KPKML, dan saat ini tahapan persiapan lelang terhadap aset jaminan tengah dilakukan,” ungkap Nirwan.

Sebanyak 97 berkas rekomendasi lainnya telah diserahkan ke Jaksa Pengacara Negara (Datun) karena tidak memiliki jaminan.

Total nilai kerugian dari berkas ini lebih dari Rp 15 miliar. Berkas-berkas ini kini sepenuhnya berada dalam kewenangan Datun untuk diproses secara hukum sesuai aturan.

"Setelah kami serahkan ke Datun, kewenangannya sudah di sana. Sudah ada pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait,”ujar Nirwan.

Wajib TGR yang Sudah Meninggal Dunia, 19 berkas rekomendasi. Nilai kerugian: sekitar Rp 5,6 miliar

Wajib TGR yang Telah Diproses Hukum, 9 berkas rekomendasi. Nilai kerugian: sekitar Rp 20 miliar

Berkas-berkas ini diusulkan kepada BPK untuk masuk dalam kategori status 4, yaitu kerugian negara yang tidak dapat ditagih kembali. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan BPK, bukan Inspektorat.

"Kami hanya mengusulkan berdasarkan kondisi subjek temuan, apakah sudah meninggal atau sudah menjalani proses hukum. Nanti BPK yang putuskan layak tidaknya masuk status 4,” tegas Nirwan.

Nirwan juga menyampaikan bahwa Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe, sangat konsen terhadap penanganan dan penyelesaian temuan-temuan hasil audit BPK.

Pemprov berkomitmen penuh agar seluruh rekomendasi bisa ditindaklanjuti secara tegas dan akuntabel.

Namun, ia juga mengakui terdapat sejumlah tantangan di lapangan, terutama untuk temuan-temuan lama. Banyak wajib TGR yang sudah pensiun, meninggal, atau sulit dilacak keberadaannya.

Baca juga: Ini Pesan Irjen Pol Waris Agono ke SIP Angkatan 54 Polda Maluku Utara

"Temuan-temuan lama menjadi tantangan tersendiri karena sulit menelusuri pihak yang bertanggung jawab, termasuk di antaranya ada sekitar lima mantan anggota DPRD yang terlibat,” ujarnya.

Meski demikian, Inspektorat terus menjalin kerja sama erat dengan KPKML dan Kejaksaan melalui Datun untuk memastikan proses penagihan dan penyelesaian dapat berjalan.

"Harapan kami tentu ada itikad baik dari semua pihak yang terkait untuk segera menyelesaikan kewajibannya terhadap negara,”tutup Nirwan.(*)