Sherly Laos Request Ini ke Ibu yang Diantarkan Gubernur Malut ke Rumah Sakit

Tujuannya:
- mengurangi ketimpangan,
- selesaikan konflik agraria,
- bantu rakyat punya akses usaha & sejahtera di atas tanahnya sendiri.

Dasar hukumnya?
- Perpres No. 62 Tahun 2024
- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

Kenapa Reforma Agraria Penting di Maluku Utara?

Karena banyak masalah lama yang belum selesai:

- Banyak tanah masyarakat adat belum diakui secara hukum.
- Izin tambang & perusahaan swasta sering tumpang tindih dengan lahan ulayat.
- Masyarakat sudah punya tanah, tapi belum dapat akses usaha, modal, atau pendampingan.
- Data pertanahan belum sinkron antarinstansi.

Solusi yang Harus Didorong Lewat GTRA:
1. Tanah Adat Harus Diakui!
→ Jika punya legal standing yang jelas, bisa masuk ke dalam RTRW provinsi/kabupaten, jadi terlindungi secara hukum dan cegah konflik di masa depan.

2. Selesaikan Konflik Agraria Secara Komprehensif.
→ GTRA harus jadi forum mediasi aktif, melibatkan masyarakat, tokoh adat, pemerintah, dan perusahaan → bukan cuma tuntas di atas kertas.

3. Akses Setelah Tanah Diberikan.
→ Masyarakat harus dapat: modal, pelatihan, akses pasar, dan bantuan usaha. Jangan sampai tanahnya ada, tapi usahanya mandek.

4. Satu Peta, Satu Data.
→ Satukan data BPN, Pemda, Kehutanan, dan OPD lainnya. Bangun dashboard digital Reforma Agraria yang bisa diakses publik & update real-time.

Tanah bukan cuma soal hak milik.
Itu soal identitas, sumber penghidupan, dan masa depan komunitas.
GTRA harus jadi ruang kolaborasi: untuk melindungi yang lemah, menyatukan data, dan menyelesaikan konflik sampai ke akar." tulis sang gubernur.

Sherly Laos Rapat Bareng KKP

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos atau Sherly Tjoanda, sempat rapat bersama jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rapat itu turut bergabung juga para gubernur serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Rapat tersebut digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 15 Juli 2025.

Sherly Laos tidak hanya memiliki misi soal teknis kelautan, namun juga memperjuangkan nasib para nelayan.

Karena itulah Sherly Laos sangat ingin meningkatkan nilai ekonomi dari laut Maluku Utara.

Hal ini diungkapkan Sherly Laos dalam unggahan Instagram terbarunya.

"Hari ini, di KKP Kami para Gubernur bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono serta jajarannya duduk bersama untuk satu tujuan besar:
Menata ruang laut Indonesia agar jadi tulang punggung ekonomi biru.

Maluku Utara hadir dengan semangat yang sama—bagaimana tata kelola laut bukan hanya soal izin dan peta, tapi soal masa depan nelayan, keberlanjutan ekosistem, dan potensi besar seperti monetisasi karbon dari kawasan konservasi. 

Bayangkan: laut yang sehat, zona konservasi yang terjaga, tapi sekaligus bisa menghasilkan nilai ekonomi—bukan hanya dari ikan, tapi dari oksigen yang kita sumbang ke dunia." tulis sang gubernur.

Sherly Laos Studi Banding di Bali

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos atau Sherly Tjoanda, sempat mengunjungi Bali pada Sabtu, 12 Juli 2025.

Sherly Laos melakukan studi banding di berbagai bidang.

Di antaranya adalah bidang olahraga dan juga administrasi pemerintahan.

Ada tiga hal yang ingin dipelajari Sherly Laos terkait dengan pemerintahan.

Mengingat Bali memiliki tingkat Monitoring Center for Prevention tertinggi.

Sehingga penggunaan anggaran pun lebih transparan dan dampak ke masyarakat lebih terasa.

“Transparansi itu dimulai dari mana? Dari keberanian melihat ke belakang, dan keputusan untuk membenahi ke depan.”

Makanya, proyek-proyek lama di Maluku Utara yang belum selesai, kami pelajari satu satu dan sesuai arahan dari KPK RI sbb
- Diperiksa BPKP - Kalau aman: lanjut pembangunan.
- Kalau ada masalah: kita dorong ke proses hukum.

Ini bukan soal cari kesalahan. Tapi soal berani benahi — demi APBD yang transparan, tepat guna, dan berdampak langsung ke masyarakat.

Dalam pertemuan bersama KPK RI, juga tergambar jelas bahwa penguatan sistem pengadaan dan ASN adalah dua hal penting yang masih perlu kita benahi. Karena MCP (Monitoring Center for Prevention) bukan soal angka, tapi soal refleksi dari sistem yang sehat dan bisa dipercaya publik.

Itulah mengapa kami lanjutkan perjalanan ini dengan studi banding ke Provinsi Bali — saat ini tercatat sebagai provinsi dengan skor MCP tertinggi di Indonesia.

Kami ingin belajar:
- Bagaimana mereka merapikan proses lelang dan pengadaan,
- Bagaimana mereka menata SDM dengan integritas,
- Dan bagaimana semua itu berdampak langsung pada pelayanan publik yang cepat, bersih, dan terasa manfaatnya.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK RI atas komitmennya mendampingi Maluku Utara untuk “naik kelas” — bukan hanya dalam administrasi, tapi juga dalam membangun budaya pemerintahan yang transparan dan berintegritas.

Karena di akhir hari, tugas kita semua adalah memastikan:
Setiap rupiah dari APBD, benar-benar kembali dalam bentuk manfaat yang bisa dirasakan oleh rakyat." tulis Sherly Laos dalam unggahan Instagram terbarunya.

(TribunTernate.com/ Ifa Nabila)