Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Target Renovasi 10.000 RTLH

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Laos, berkomitmen merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan dapur sehat secara merata di 10 kabupaten/kota.

Hal itu ia sampaikan saat membuka Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, di Hotel Bela Ternate, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Jumat (25/7/2025).

Sherly Laos menjelaskan, program ini merupakan kolaborasi dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah Sulawesi I di Manado.

Baca juga: Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Soroti Keluhan Warga soal Infrastruktur dalam Musrenbang RPJMD

Ia bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Musyrifah Alhadar, telah melakukan kunjungan pada pekan lalu.

"Saat ini, Pak Sekda juga sedang berada di Sulawesi Utara mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Perumahan,” jelas Sherly Laos.

Menurutnya, pada tahun 2025 telah tercatat dalam akta Kementerian Perumahan bahwa 300 unit RTLH di Maluku Utara akan direnovasi.

"Sekarang tinggal melengkapi data saja. Saya minta para wakil bupati segera menyampaikan informasi ini kepada Dinas Perkim masing-masing."

"Ini penting agar alokasi dan anggaran untuk 300 rumah di masing-masing kabupaten/kota bisa segera direalisasikan di awal 2025,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sherly menargetkan, pada tahun 2026, pemerintah akan mengusulkan alokasi sebesar 1.000 unit rumah per kabupaten kota.

Sehingga totalnya menjadi 10.000 unit rumah di seluruh provinsi.

Baca juga: Berlangsung Meriah, Tenaga Ahli Menag Buka Festival Galatama Maluku Utara

“Untuk itu, sangat penting data-data tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi yang telah disiapkan oleh Kementerian Perumahan."

"Provinsi Maluku Utara sendiri, melalui APBD 2025, mengalokasikan renovasi untuk 700 unit rumah, yang mencakup pembangunan baru, renovasi rumah, dan renovasi dapur,” kata Sherly.

Ia juga menambahkan, pada tahun 2026, target APBD Provinsi Maluku Utara akan dinaikkan, untuk mendukung program 1.000 rumah per kabupaten/kota. (*)