Rifqinizamy Karsayuda: Sofifi Harus Naik Status, Komisi II DPR RI Siap Perjuangkan

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memberikan tanggapan saat berdialog dengan massa aksi yang tergabung dalam Majelis Rakyat Kota Sofifi (Markas).

Saat tatap muka bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Laos di gerbang masuk kantor DPRD Maluku Utara di Sofifi, Senin (28/7/2025).

Menanggapi aspirasi massa aksi, Rifqinizamy menyampaikan ia telah memahami inti tuntutan yang disampaikan.

"Poinnya saya sudah tangkap. Saya punya PR di 3 tempat di Indonesia yang memiliki kondisi serupa dengan Sofifi."

Baca juga: Melihat Kondisi Bangkai Speedboat Bela 72 di Pesisir Pantai Desa Bobong Taliabu

"Pertama, Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, namun statusnya hanya sebagai desa atau kelurahan."

"Kedua, Kecamatan Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Kalimantan Utara."

"Dan ketiga, Kecamatan Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat, "jelasnya.

Rifqinizamy menegaskan, seluruh argumen telah diterima dan ia memahami betul konteks yang disampaikan. 

Namun, ia meminta semua pihak memberi ruang kepada lembaganya untuk bekerja sesuai koridor hukum.

"Izinkan kami bekerja di bawah naungan sumpah dan konstitusi. Kami bekerja berdasarkan tahapan dalam undang-undang,"

"Saya sepakat bahwa moratorium berdasarkan surat edaran itu ada. Tetapi saat ini, yang sedang kami kejar adalah Peraturan Pemerintah yang seharusnya keluar sejak 11 tahun lalu pasca Undang-undang pemekaran, "ujarnya.

Ia juga menyampaikan, pihaknya (Komisi II DPR RI) terbuka dan dapat dipantau secara langsung oleh publik.

"Saya membuka diri, mari kita berjuang bersama-sama untuk Kota Sofifi, "cetusnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kunjungannya bersama Gubernur Maluku Utara dan anggota Komisi II lainnya memiliki 2 tujuan utama.

Pertama, menyerap aspirasi masyarakat Maluku Utara terkait pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang sebelumnya juga telah ia terima di Jakarta.