Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

DPRD Halmahera Selatan

Serapan Anggaran Sejumlah OPD Mitra Kerja Komisi III DPRD Halmahera Selatan di Bawah 50 Persen

"Hanya Dinas Perkim yang serapan anggarannya di atas 50 persen, "ungkap Sekretaris Komisi III DPRD Halmahera Selatan Irfan Djalil

Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/Nurhidayat Hi Gani
CAPAIAN: Sekretaris Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara Irfan Djalil ketika menjelaskan serapan anggaran sejumlah OPD mitra kerja Komisi III, Selasa (29/7/2025) 

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Serapan anggaran semester pertama tahun anggaran 2025 pada sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara yang menjadi mitra kerja Komisi III DPRD masih di bawah 50 persen.

OPD-OPD tersebut di antaranya Dinas PUPR, BPBD, Dispora, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, DP3A-KB, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial serta Damkar.

Sekretaris Komisi III DPRD Halmahera Selatan Irfan Djalil mengungkapkan bahwa serapan anggaran OPD-OPD tersebut rata-rata 30 persen lebih.

Ia mencontohkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang mengelola anggaran Rp 17 miliar lebih, serapannya baru Rp 2 miliar.

Baca juga: Peran dan Fungsi Sekretaris OPD di Halmahera Timur Menurut Ricky Richfat

"Dari semua OPD mitra kerja kami, hanya Dinas Perkim yang serapan anggarannya di atas 50 persen, "ungkapnya saat ditemui Tribunternate.com, Selasa (29/7/2025) di Kantor DPRD Halmahera Selatan, Jl. Kebun Karet, Bacan Selatan.

CAPAIAN: Sekretaris Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara Irfan Djalil ketika menjelaskan serapan anggaran sejumlah OPD mitra kerja Komisi III, Selasa (29/7/2025)
CAPAIAN: Sekretaris Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara Irfan Djalil ketika menjelaskan serapan anggaran sejumlah OPD mitra kerja Komisi III, Selasa (29/7/2025) (Tribunternate.com/Nurhidayat Hi Gani)

Politisi PAN ini juga menyebut, serapan anggaran tergolong rendah pada sejumlah OPD itu, sebagaian besar pada kegiatan fisik.

Pasalnya, masih banyak paket proyek yang belum masuk tahap lelang karena lambatnya proses perencanaan.

"Di Dinas PUPR, ada paket program nilainya Rp 140 miliar lebih, serapan anggarannya baru sekitar Rp38 miliar."

"Tapi kalau Perkim, dari 72 paket proyek tinggal 1 paket yang belum ditender, "ungkap Irfan Djalil.

Karenanya pihaknya mendorong OPD-OPD tersebut agar mengupayakan serapan anggaran lebih maksimal.

Baca juga: Wamenkes RI Ajak Pelajar Hingga Pengajar FKIK Unkhair Ternate Manfaatkan Beasiswa Kemenkes

Menurutnya, banyak OPD beralasan proses pencairan terlambat sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran.

Kendati begitu, ia menilai hal ini bukan menjadi alasan utama OPD. Olehnya itu ia menegaskan agar beberapa OPD tersebut berpacu sehingga penyerapan anggaran bisa optimal.

"Ini masalah, karena 6 bulan ini rata-rata hanya 30 persen lebih, itu artinya OPD-OPD ini tidak maksimal bekerja. Kami tentu berharap ini diselesaikan, "imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved