Fraksi PKS DPRD Maluku Utara Soroti Isu Lingkungan dan Ekonomi dalam RPJMD 2025-2029

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Maluku Utara menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai spiritual dan prinsip keadilan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Dalam sidang paripurna yang digelar awal Agustus 2025, Fraksi PKS menyampaikan pandangan kritis terhadap dokumen perencanaan tersebut.

Ketua Fraksi PKS, Is Suaib, menyampaikan bahwa meski RPJMD telah disusun secara komprehensif, namun terdapat sejumlah aspek strategis yang perlu diperkuat.

Baca juga: Edar Ganja, Pria 23 Tahun Ditangkap Satnarkoba Polres Ternate

Salah satunya adalah kurangnya penekanan pada dimensi ketuhanan dan spiritualitas dalam visi pembangunan daerah.

"Pembangunan yang hanya mengedepankan aspek material berpotensi menciptakan ketimpangan, degradasi moral, hingga kerusakan lingkungan," tegasnya disela-sela rapat paripurna yang berlangsung di kantor DPRD di Sofifi, Senin (4/8/2025).

PKS mengusulkan reformulasi visi RPJMD dengan memasukkan unsur spiritual secara eksplisit. Usulan visinya "Mewujudkan Maluku Utara yang Beriman, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Berdasarkan Ridho Allah SWT".

Tak hanya pada aspek visi, Fraksi PKS juga menyoroti kerentanan ekonomi akibat dominasi sektor pertambangan, khususnya nikel, yang dinilai terlalu mendominasi struktur ekonomi daerah.

Meski pertumbuhan ekonomi dua digit diraih dalam beberapa tahun terakhir, ketimpangan antar wilayah justru melebar, dan UMKM masih kurang mendapat perhatian.

“Ekonomi daerah terlalu bergantung pada industri ekstraktif. Diversifikasi ekonomi, khususnya sektor UMKM, pertanian organik, ekonomi syariah, dan pariwisata halal harus mendapat porsi lebih,” ujarnya.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, Fraksi PKS menyoroti ketimpangan kualitas antarwilayah, lemahnya keterhubungan dunia pendidikan dengan dunia kerja, serta belum optimalnya pendidikan karakter dan akhlak.

Sementara pada sektor kesehatan, isu stunting, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta akses layanan kesehatan di daerah terpencil masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Dari sisi anggaran, Fraksi PKS mengingatkan agar proyeksi pendapatan daerah, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dibuat secara realistis dan tidak overoptimis.

Fraksi PKS juga menyarankan agar belanja daerah lebih diarahkan ke investasi pembangunan jangka panjang, bukan hanya konsumtif, serta meminta agar program berbasis spiritualitas turut mendapatkan porsi anggaran.

Tak ketinggalan, isu lingkungan turut menjadi sorotan. Is Suaib juga mengingatkan ancaman serius akibat eksploitasi pertambangan terhadap ekosistem, air bersih, dan lahan pertanian masyarakat.

“Rehabilitasi tambang dan penerapan green development adalah keharusan,” katanya.

Menutup pandangannya, Fraksi PKS menyampaikan tujuh rekomendasi kunci, yakni Reformulasi visi pembangunan dengan penekanan spiritual, Diversifikasi ekonomi secara agresif.

Integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum, Penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan, Penerapan pembangunan ramah lingkungan (green development).

Baca juga: Ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga, Ular Besok Selasa 5 Agustus 2025

Monitoring dan evaluasi partisipatif dan Pengembangan smart government yang humanis dan beretika.

“Kami percaya, pembangunan Maluku Utara yang berkeadilan dan berkelanjutan hanya bisa dicapai jika spiritualitas dijadikan ruh dari seluruh kebijakan,” tutup Is.

Diketahui dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi atas RPJMD Pemprov Malut tahun 2025-2029, dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekprov Samsuddin A Kadir dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Malut. (*)