Pemprov Malut
Nongkrong Produktif di Kintamani Bali, Sherly Laos: Bagaimana kalau Malut Punya Spot Begini Juga?
Di sana, Gubernur Maluku Utara ini lalu ngopi dan melakukan riset kecil sambil menikmati udara dan rasa tenang di spot wisata tersebut
Penulis: Iga Almira Rugaya Assagaf | Editor: Iga Almira Rugaya Assagaf
1. Pencegahan korupsi (dengan memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola)
2. Pemerintahan digital (SPBE)
3. Pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif
Selain menuliskan 3 fokus utama dari jalinan kerja sama tersebut, Sherly Laos juga mengutarakan alasan dirinya memilih Pemprov Bali.
Kata Sherly Laos, transformasi digital di Pemerintahan Bali terbukti berhasil.
Pada tahun 2024, nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Bali adalah yang tertinggi se-Indonesia.
Hal ini turut membuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bali menjadi rujukan banyak daerah lainnya di Indonesia.
"Bali telah membuktikan diri sebagai pionir dalam tata kelola pemerintahan. Pada 2024, nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK mereka tertinggi secara nasional. SPBE-nya juga jadi rujukan banyak daerah, "ujar Sherly Laos.
Sherly Laos berharap, kerja sama ini bukan sebatas seremonial saja, melainkan jadi langkah nyata untuk perbaikan layanan masyarakat Maluku Utara.
Selain itu, Sherly Laos juga berterimakasih ke Gubernur Bali I Wayan Koster serta jajaran, karena telah menyambut hangat dan semangat berkolaborasi dengan Pemprov Maluku Utara.
Melalui kerja sama ini Sherly Laos percaya akan mendorong perubahan nyata dalam hal birokrasi dan pelayanan publik dan di Maluku Utara.
Menurut kamu, apa yang bikin transformasi digital di pemerintahan bisa berhasil?
Tulis pendapatmu ya
Hari ini, Senin 4 Agustus 2025 saya menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemprov Maluku Utara dan Pemprov Bali.
Fokus utamanya ada di 3 hal:
Pencegahan korupsi (dengan memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola)
Pemerintahan digital (SPBE)
Pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif
Kenapa Bali?
Karena Bali terbukti sukses.
Di tahun 2024 Nilai MCP KPK mereka tertinggi se-Indonesia. Digitalisasinya juga diakui secara nasional.
Kami belajar dari yang terbaik—supaya Maluku Utara bisa semakin cepat berbenah dan melayani publik lebih transparan, efektif, dan adaptif.
Kerja sama ini bukan soal tanda tangan, tapi langkah nyata buat perbaiki layanan ke masyarakat Maluku Utara.
Samsuddin A Kadir: Ukom Jadi Dasar Penerapan Manajemen Talenta Pejabat di Maluku Utara |
![]() |
---|
Pemangkasan TKD 2026 Ancam Anggaran Pendidikan Maluku Utara |
![]() |
---|
Masih Ada 35 Ribu Anak di Maluku Utara Belum Sekolah, Ini Penjelasan Kepala Dikbud Abubakar Abdullah |
![]() |
---|
HUT ke 23 RSUD Chasan Boesoirie, Wagub Malut Sarbin Sehe Ajak Nakes Utamakan Nilai Kemanusiaan |
![]() |
---|
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos: Rumah Kokoh Tak Cukup, Rakyat Harus Punya Sertifikat Tanah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.