Pemprov Maluku Utara Usulkan Rp 8 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur 5 Tahun ke Depan

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara  mengusulkan anggaran Rp 8 triliun ke pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur.

Di mana usulan tersebut akan dialokasikan secara bertahap selama 5 tahun ke depan selama kepemimpinan Sherly Laos.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Maluku Utara Mohammad Rizal Usman saat jumpai wartawan di kantornya, Selasa (5/8/2025) kemarin.

Dikatakan, anggaran itu bukan untuk satu tahun anggaran melainkan direncanakan untuk keseluruhan periode jabatan gubernur saat ini.

Baca juga: Kunci Jawaban Cerita Reflektif Modul 3 FPPN Topik 1 PPG 2025: Koneksikan Permasalahan Ali

"Jadi bertahap, uang 8 triliun itu perhitungan total untuk lima tahun ke depan, "ungkap Rizal.

Sementara itu, beberapa ruas jalan provinsi di Halmahera Selatan saat ini sedang ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

Sebagai bagian dari proyek infrastruktur strategis yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat.

"Untuk ruas IJD di Halsel, itu dikerjakan langsung oleh Balai. Jadi pusat yang kerjakan jalan provinsi dan sudah berjalan 2 tahun."

"Tapi kemarin saat masa kepemimpinan (gubernur) sebelumnya, kami terkendala dokumen."

"Makanya waktu itu belum bisa masuk. Tapi Alhamdulillah tahun ini sudah bisa masuk, "jelas Rizal.

Di sisi lain, penanganan jalan di Sofifi juga terus dilakukan meskipun sebatas pemeliharaan.

Rizal menyebutkan bahwa beberapa ruas yang mengalami kerusakan akan diperbaiki.

"Hanya pemeliharaan, sisalnya jalan yang sudah jadi, tapi rusak di beberapa titik, kita diperbaiki. Ternate juga sama, "kata dia.

Untuk pembangunan jalan baru yang bersumber dari APBD 2025, Rizal merinci beberapa proyek strategis yang sedang dan akan dikerjakan.

Salah satunya adalah ruas jalan Tulagi-Togoreba yang memiliki pagu anggaran senilai Rp 33 miliar.

Namun ia belum bisa pastikan nilai kontrak hasil penawaran karena masih menunggu proses dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Selain itu, ruas jalan Kedi juga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 17 miliar. 

Sementara untuk ruas Kedi-Galela, progresnya masih belum berjalan karena masuk dalam pergeseran anggaran kelima, dengan total anggaran sekitar Rp 30 miliar lebih.

"Penanganan dari Ibu ke Kedi, kemudian Kedi ke Galela itu, harus disambung. Kalau tidak, tidak akan tersambung secara fungsional,"kata Rizal.

Sementara itu, untuk ruas Galela-Loloda, Rizal menyebutkan, sebagian besar ruas tersebut bukan merupakan kewenangan provinsi. 

Namun, ada beberapa ruas di dalamnya yang tetap menjadi bagian dari program pemprov, yakni ruas Ngidiho-Lapi dan Lapi-Darume, yang melewati wilayah Loloda Utara.

Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan jalan yang menghubungkan simpul-simpul ekonomi. 

Di beberapa wilayah tersebut, kata Rizal, terdapat potensi pertambangan dan perkebunan yang memerlukan aksesibilitas infrastruktur jalan.

"Simpul-simpul ini penting, karena terkoneksi semua. Di situ ada tambang pasir besi, kalau tidak salah, dan wilayah perkebunan juga."

Baca juga: Kunci Jawaban Cerita Reflektif Modul 3 FPPN Topik 1 PPG 2025: Koneksikan Permasalahan Ali

"Jadi memang jalan yang kami bangun ini menghubungkan simpul-simpul ekonomi itu,"terangnya.

Rizal menegaskan bahwa Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara akan tetap menjadi prioritas dalam alokasi pembangunan infrastruktur setiap tahun.

"Kota Sofifi itu wajib setiap tahun ada alokasi pembangunan jalan. Karena statusnya sebagai ibu kota provinsi, maka memang diharuskan, "tutup Rizal.(*)