Pemprov Malut
KPK Tanggapi Penggeledahan Kantor Disperindag Maluku Utara oleh Kejaksaan
"MCP KPK bukan tolok ukur ada atau tidaknya korupsi. MCP hanyalah salah satu tools pencegahan tindak pidana korupsi, "ucap Abdul Haris
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
lihat foto
Sebab Pemprov Bali berhasil meraih skor MCSP tertinggi secara nasional dengan angka 99.
MCSP merupakan sistem yang dirancang KPK untuk mencegah korupsi di pemerintahan daerah.
Dilakukan dengan memantau berbagai aspek tata kelola dan mengidentifikasi area berisiko korupsi.
Baca juga: Pesan Wakil Wali Kota Tidore Ahmad Laiman Usai Hadiri Rakor Pangan Maluku Utara
Kepala Inspektorat Maluku Utara Nirwan MT Ali mengungkapkan bahwa kerja sama dengan Pemprov Bali sudah mulai berjalan.
Pihaknya telah menindaklanjuti arahan sang gubernur agar OPD teknis yang terlibat wajib melaksanakan langkah-langkah teknis di lapangan.
"Pada 25 Agustus nanti, Inspektur Bali bersama tim akan datang ke sini untuk berbagi tips dan strategi pemenuhan dokumen MCSP, "ujar Nirwan, Senin (11/8/2025). (*)
| Pemprov Maluku Utara dan Kemendagri Bahas Kesiapan Lahan Pembangunan SPPG |
|
|---|
| Warga Malut yang Mau Nikah Bisa Dapat Bansos Rp 5 Juta dari Pemprov, Ini Syaratnya |
|
|---|
| Kesra Maluku Utara Fokus pada Transparansi dan Akuntabilitas Hibah |
|
|---|
| Bansos Baru di Maluku Utara: Nikah Dapat Rp 5 Juta, Santunan Warga Meninggal Rp 2,5 Juta |
|
|---|
| Penutupan Bimtek Pemkab Halmahera Tengah, Sherly Laos Soroti Sinkronisasi Data Bansos dan Perumahan |
|
|---|
![[FULL] Kode-kode Prabowo sebelum Wamenaker Dicokok KPK, Pakar: Presiden Harus Ganti Preman Politik](https://img.youtube.com/vi/GbrIY_anlZg/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.