Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Selain Unggah Video Syur, Bripda Imam juga Diduga Rudapksa Istri, Ini Penjelasannya

Tayang: Jumat, 22 Agustus 2025 23:26 WIT | Diperbarui: Sabtu, 23 Agustus 2025 00:00 WIT

Penulis: Iga Almira Rugaya Assagaf | Editor: Iga Almira Rugaya Assagaf

Selain Unggah Video Syur, Bripda Imam juga Diduga Rudapksa Istri, Ini Penjelasannya

TribunTernate.com/Randi Basri

KDRT - Seorang perempuan 24 tahun berinisial GA saat mengadukan Bripda IF alias Imam oknum anggota Polisi Brimob yang kini bertugas di Polres Pulau Taliabu, Polda Maluku Utara diduga sebar video syur ke media sosial, ia sempat mendatangi kantor pengacara untuk diberikan bantuan hukum, Selasa (19/8/2025). Belakangan diketahui bahwa Bripda Imam juga diduga lakukan rudapaksa ke istrinya.

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Oknum polisi yang bertugas di Polres Taliabu, Maluku Utara sebelumnya dilaporkan istri karena diduga sebar video syurnya ke TikTok.

Bripda IF alias Imam dilaporkan koban merekam video tak senonoh dirinya yang juga tanpa konsen.

Video tidak senonoh korban ini nekat disebar Bripda Imam lantaran cekcok rumah tangga.

Sebelumnya, Bripda Imam ini juga dilaporkan sang istri karena dugaan penganiayaan.

Laporan tersebut tertuang dalam surat tanda penerimaan laporan nomor: LP/B/72/VII/2025/SPKT Polda Malut tertanggal 1 Agustus 2025.

Bripda Imam Diduga Rudapaksa Istri

Tidak hanya itu, terkuak juga Bripda Imam kerap memaksa sang istri untuk berhubungan badan, yang artinya menjurus ke dugaan rudapaksa.

Hal ini disampaikan salah satu tim hukum korban, Yulia Pihang, ke TribunTernate.com, Rabu (20/8/2025).

"Dia menyetubuhi korban, bukan hubungan suami istri tapi dia (Bripda Imam) menyetubuhi korban tanpa konsen,"

"Beraksi di tengah malam, tanpa konsen dan berulah-ulang kali. Korban sampaikan bahwa termasuk engan pembuatan video tersebut,"

"Juga dilakukan tengah malam saat korban sedang tidur. Jadi secara tidak langsung dia ini sedang melakukan persetubuhan ke korban,"

"Bukan atas konsen suami istri dan ini berulang-ulang kali hubungan seksual," ujar Yulia Pihang.

Perlu diketahui bahwa pemaksaan hubungan seksual meski dalam hubungan pernikahan termasuk dalam kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT).

Pasal 8 ayat (1) huruf c UU PKDRT secara spesifik menyebutkan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga termasuk pemaksaan hubungan seksual yang tidak dikehendaki.

Ini mencakup situasi di mana suami memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan.