Gubernur Malut Sherly Laos Salurkan Bantuan Program RTLH, Sertakan Mesin Kapal hingga Modal UMKM

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Salah satunya melalui program rumah tidak layak huni (RTLH) yang menjadi prioritas dalam pembangunan kesejahteraan rakyat.

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos pada Senin (25/8/2025) menyalurkan bantuan RTLH di Dusun Sukma, Kelurahan Guraping, Kota Tidore Kepulauan.

Program ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah provinsi (Pemprov) dalam mendukung pembangunan daerah, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui bantuan sosial perbaikan RTLH.

Baca juga: Periode Januari-Agustus 2025, Polres Kepulauan Sula Terima 50 Laporan Kekerasan Seksual

Dalam kegiatan itu, Sherly Laos turut didampingi Kepala Dinas Perkim, Plt Kepala Dinas Perikanan, Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas P3A, serta Kepala Cabang PT Karya Bahari Abadi.

Selain menyalurkan bantuan RTLH, sang gubernur juga menyerahkan 1 unit mesin kapal Yamaha 15 PK kepada Tamrin Takawaya, seorang nelayan setempat.

Sherly Laos mengatakan, bantuan tersebut tidak hanya berupa sarana kerja.

Tetapi juga perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, demi menjamin keselamatan dan keamanan nelayan dalam bekerja.

"Banyak manfaat yang diperoleh nelayan dan keluarganya dari kartu BPJS Ketenagakerjaan."

"Jika terjadi kecelakaan kerja sampai harus dirawat di rumah sakit dan tidak dapat bekerja, maka akan mendapatkan santunan, "katanya.

Tamrin Takawaya yang menerima bantuan mesin kapal mengaku sangat bersyukur.

"Saya sangat senang mendapatkan bantuan dari Ibu Gubernur, banyak-banyak terima kasih saya sampaikan."

"Tidak menyangka bisa mendapat bantuan ini, pastinya sangat bermanfaat sekali bagi pekerjaan saya sebagai nelayan, "ujarnya.

Tidak hanya bagi nelayan, Sherly Laos juga menyerahkan bantuan modal kepada 10 pelaku UMKM perempuan.

Ia berharap dukungan ini mampu mendorong UMKM agar terus berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemprov Maluku Utara mencatat, terdapat sekitar 50 ribu rumah tidak layak huni.

Karenanya intervensi akan dilakukan secara bertahap dan kolaboratif bersama pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota.

Baca juga: Bawaslu Ternate Jaring Masukan Mitra Kerja Guna Penguatan Kelembagaan

Program RTLH ini juga diharapkan dapat memperbaiki kualitas sanitasi rumah tangga dan memastikan setiap rumah memenuhi standar kebersihan.

"Bantuan ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah provinsi dalam mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan setiap warga berhak atas hunian yang layak serta sehat.

"Program ini juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menurunkan angka stunting, "tutur Sherly Laos. (*)