Ibas Yudhoyono Lontarkan Kritik 'Failed Nation', Partai Demokrat: Wajar-wajar Saja

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas Yudhoyono melontarkan kritikan terhadap pemerintah tentang penanganan Covid-19 dan menarasikan 'failed nation' atau bangsa yang gagal.

TRIBUNTERNATE.COM - Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas Yudhoyono melontarkan kritikan terhadap pemerintah tentang penanganan Covid-19 dan menarasikan 'failed nation' atau bangsa yang gagal.

Kritikan ini disampaikan Ibas Yudhoyono, mengingat situasi pandemi Covid-19 yang kian mengganas.

Jumlah kasus infeksi Covid-19 dan angka kematian akibat penyakit tersebut di Tanah Air pun terus mengalami peningkatan drastis.

Putra kedua Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut

juga mempertanyakan akan sampai kapan bangsa kita akan terus begini.

Ibas khawatir kemungkinan Indonesia bisa disebut sebagai failed nation atau bangsa yang gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya di tengah pandemi Covid-19.

"Begini ya, Covid-19 makin ‘mengganas’. Keluarga kita, sahabat kita dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya,’’ kata Ibas melalui keterangannya yang diterima wartawan, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Tak Hanya Kasus Nia Ramadhani, Polisi Ungkap telah Terima Kasus 1,1 Ton Narkotika Selama Pandemi

Baca juga: Surat Keberatan Ditolak Pimpinan KPK, 51 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tetap akan Diberhentikan

Baca juga: Buntut Usulan Rumah Sakit Khusus Pejabat: Ditolak Partai Nasdem dan PKS, Rosaline Ditegur PAN

Edhie Baskoro Yudhoyono. (edhiebaskoro.com)

Ibas juga menyampaikan bahwa pemerintah terlihat tidak berdaya menangani pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua.

Dia mencontohkan, kurangnya tabung oksigen, hal itu menurutnya menunjukkan antisipasi yang lemah dari Pemerintah.

‘’Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain, tapi saat rakyat sendiri membutuhkan, barangnya susah didapat,” ujar Ibas.

Kasus tabung oksigen ini, menurutnya, merupakan preseden buruk.

Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah seolah-olah kurang sigap mempersiapkan kebutuhan untuk menjawab gejala-gejala yang muncul sebelumnya.

‘’Kan ada varian baru di negara lain. Kita tahu, itu bukan tak mungkin masuk ke negara kita. lalu muncul kasus-kasus baru, kemudian angka yang kita khawatirkan juga terjadi, dan lain sebagainya. Itu semua gejala-gejala yang rasanya mudah dibaca dan terkait dengan kesiapan kita dalam menyediakan kebutuhan medis. Tidak ada yang mendadak. Karena pandemi kan sudah masuk tahun kedua, jadi harusnya bisa diantisipasi,’’ ucapnya.

Selain itu, Ibas juga meminta pemerintah tegas mengambil keputusan soal vaksin. Jika vaksin yang sebelumnya tidak cukup manjur, segera sediakan vaksin yang lebih baik.

Kemudian percepatan vaksinasi di kota dan di desa atau daerah ekstrim menurutnya harus menjadi prioritas.

“Banyak yang sudah divaksin tetap terpapar varian baru virus ini. Jika vaksin yang sebelumnya digunakan dianggap kurang bagus, pemerintah tak perlu ragu menghadirkan vaksin yang ‘cespleng’ demi melindungi rakyat. Kemudian lakukan prioritas percepatan vaksinasi di kota dan di desa atau daerah ekstrem. Sehingga kita bisa hidup normal lagi seperti negara lain, seperti beberapa negara di Eropa, misalnya,’’ pungkasnya.

Baca juga: Erick Thohir hingga Gus Yaqut, Ini Menteri Kabinet Indonesia Maju dengan Kinerja Terbaik Versi LPI

Baca juga: Tolak Usul RS Khusus Pejabat, Wakil Ketua Komisi III DPR RI: Semua Sama, Tak Perlu Diistimewakan

Baca juga: Ketua Uji Klinis Vaksin Sinovac Dokter Novilia Meninggal, Ridwan Kamil: Pahlawan Kita di Era Pandemi

Tanggapan Partai Demokrat

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra menilai, kritik tersebut wajar saja dalam negara demokrasi.

Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri beberapa lalu menyatakan, di negara demokratis, kritik boleh-boleh saja. 

"Kalau Mas Ketum AHY kemudian kritik keras pemerintah terkait penanganan covid-19, lalu Mas Ibas selaku Ketua FPD maupun Waketum DPP PD mengkritik keras pemerintah, itu kan wajar-wajar saja. Kami punya keprihatinan atas situasi saat ini. Nyawa rakyat yang diperjuangkan ini," katanya kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Herzaky mengatakan bahwa pernyataan Ibas merupakan bentuk keprihatinan atas kondisi yang ada di mana korban meninggal karena Covid-19 terus meningkat.

Dia menyebut kader Demokrat, baik di dalam maupun di luar sidang, selalu berusaha memperjuangkan nasib rakyat.

Namun, kesempatan untuk menyuarakan di Parlemen sering kali terhalang, misalnya saja saat rapat paripurna DPR yang terakhir, di mana anggota FPD Sartono Hutomo tak diizinkan menyampaikan interupsi.

"Kader-kader kami di DPR RI pun sudah sering bersuara lantang memberikan masukan. Tapi, apakah ada ruang untuk itu? Contohnya di rapat paripurna ke-22 Masa Persidangan V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tahun Sidang 2020-2021 pada Selasa (6/7/2021)," ujar Herzaky.

"Kader kami pun sudah bergerak di lapangan. Bantu langsung rakyat. Tapi, tentu rakyat akan lebih terbantu kalau teman-teman yang di dalam pemerintahan bekerja lebih optimal, tepat sasaran dan lebih cepat bekerjanya," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Pernyataan 'Failed Nation', Demokrat: Kritik Pemerintah Itu Wajar-wajar Saja dan Ibas: Jangan Sampai Disebut Bangsa Gagal

Berita Terkini