"Contohnya, di rumah sakit terdapat mesin yang membutuhkan operator atau teknisi untuk mengoperasikannya, namun karena tidak ada teknisi yang terlatih dan bersertifikat, mesin tersebut tidak dapat digunakan."

"Selain itu, ada juga kekurangan dokter spesialis. Beberapa dokter spesialis harus praktik di dua rumah sakit berbeda, yang mengharuskan mereka menempuh perjalanan jauh, termasuk menyeberangi lautan."

"Bahkan, ada spesialis yang sama sekali tidak tersedia, yang mengakibatkan pasien harus dirujuk ke luar provinsi, "ungkap Tulus.

Temuan-temuan di lapangan ini akan menjadi bahan pertimbangan YLKI dalam menilai pelaksanaan Program JKN di Maluku Utara.

Tulus menegaskan bahwa jika dalam asesmen ini ditemukan masalah yang dianggap signifikan, YLKI berkomitmen untuk menginformasikan hal tersebut kepada pemerintah.

Tujuannya adalah untuk bersama-sama mencari solusi demi peningkatan pelaksanaan Program JKN yang lebih optimal di masa depan.

Baca juga: Naik Lagi, Emas Antam Termurah Hari Ini Sabtu 16 Oktober 2024 di Angka Rp 817 Ribu, Cek Juga Buyback

"Kami mengapresiasi BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan di Maluku Utara. Dalam segala keterbatasan yang ada, BPJS Kesehatan dan faskes yang bekerja sama tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat."

"Kami menyadari bahwa pelaksanaan Program JKN, terutama di daerah timur, masih mengalami kendala akibat kondisi geografis, infrastruktur, serta distribusi SDM yang belum merata.

Namun, kami berharap sinergi antara YLKI, BPJS Kesehatan, dan instansi terkait lainnya dapat terus dipertahankan dan dikembangkan, agar masyarakat terus mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, "tutup Tulus. (*)