Halmahera Selatan

Tak Ada Anggaran, Pemkab Halmahera Selatan Tiadakan Pasar Murah Nataru

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Nurbaiti Karmila

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, melalui Dinas Perdagangan, Industri, UKM dan Koperasi (Disperindakop) tak membuat pasar murah untuk Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Tidak ada anggaran untuk Nataru. Kemarin perubahan dana (APBD 2024) terserap di Pilkada," kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop Halmahera Selatan, Nurbaiti Karmila, Jumat (20/12/2024).

Menurut Karmila, pihaknya hanya melakukan operasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah di desa-desa yang terdapat umat Kristen.

Baca juga: Belum Tetapkan Tersangka Korupsi BPRS, Kejari Halmahera Selatan Didemo

Dalam operasi ini, setiap agen minyak tanah digandeng untuk menjual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp4000 per liter.

"Biasanya lokasi (operasi minyak tanah) diGereja yang ambil alih jika bersedia," tukas Karmila.

Sebelumnya, Anggota Fraksi Golkar DPRD Halmahera Selatan, Gufran Mahmud, meminta Disperindkop melakukan operasi pasar murah Nataru.

Menurut dia, pasar murah bertujuan memenuhi kebutuhan umat Kristen yang akan merayakan Natal pada 25 Desember 2024.

"Hari keagamaan harus dibikin pasar murah. Jangan hanya hari besar Islam, tapi Kristen juga harus dibuat. Sudah saatnya Diskoperindag bergerak," kata Gufran, Kamis (19/12/2024).

Gufran mengatakan, masyarakat beragama Kristen, hampir semua berada di wilayah Halmahera Selatan.

Karena itu, agenda pasar murah harus tepat sasaran.

Baca juga: Libatkan Masyarakat, Kemendukbangga/BKKBN Gelar Tasyakuran Rebranding Nomenklatur dan Logo

"Jadi tinggal dibagi zona, ada di Obi, Bacan dan Gane. Ini supaya masyarakat bisa dapat bahan pokok dengan harga murah," jelasnya.

Selain pasar murah, Gufran juga meminta Pemkab Halmahera Selatan memastikan transportasi laut dan darat berjalan lancar saat jelang dan sesudah Natal.

Sehingga, masyarakat yang mudik dan liburan tahun baru, tidak mendapat kendala.

"Dinas Perhubungan dan Diskoperindag harus memastikan itu, jangan sampai tiba-tiba tidak ada BBM atau aktivitas transportasi terhambat," tandasnya. (*)

Berita Terkini