TRIBUNTERNATE.COM, MALUKU UTARA - Berikut 3 berita populer Maluku Utara yang banyak dibaca di website TribunTernate.com, Senin (2/6/2025).

Diantaranya ada berita hasil 100 hari kepemimpinan Sherly Laos - Sarbin Sehe dikoreksi fraksi PDIP Maluku Utara.

Lalu berita Wagub Maluku Utara Sarbin Sehe bacakan pidato Kepala BPIP saat pimpin upacara hari lahir pancasila.

Baca juga: Unggul 53 Suara, Abdullah Jabid Terpilih sebagai Rektor Unkhair Ternate

Baca juga: DBH Halmahera Selatan Baru Terbayar Rp 5 Miliar, Masih Tersisa Ratusan Miliar Lagi Loh!

Hingga berita Pemkab Morotai berlakukan punishment bagi pegawai yang malas berkantor.

Simak selengkapnya.

1. Hasil 100 Hari Kerja Sherly Laos - Sarbin Sehe Dikoreksi PDIP Malut

Memasuki 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Sarbin Sehe per 31 Mei 2025, sejumlah program prioritas mulai menunjukkan realisasi di berbagai sektor.

Namun demikian sejumlah catatan turut disampaikan oleh kalangan legislatif, termasuk dari Fraksi PDIP DPRD Maluku Utara.

Fraksi PDIP yang juga Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud menyatakan, program 100 hari Sherly Laos - Sarbin Sehe layak diapresiasi.

Baca selengkapnya di sini.

2. Sarbin Sehe Pimpin Upacara Harlah Pancasila

 Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, bertindak sebagai inspektur upacara Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Senin (2/6/2025).

Upacara dimulai tepat pukul 09.00 WIT dan dihadiri oleh Sekda Maluku Utara, para Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan jajaran pimpinan OPD.

Bertindak sebagai komandan upacara adalah Kepala Biro Pemerintahan, sedangkan perwira upacara dijabat oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Baca selengkapnya di sini.

3. Pemkab Morotai Berlakukan Punishment

Bagi pegawai lingkup Pemkab Pulau Morotai, Maluku Utara yang melanggar kedisiplinan seperti halnya malas berkantor bakal diberikan sanksi pemotongan TPP.

Itu ditekankan langsung oleh Sekkab Pulau Morotai Muhammad Umar Ali belum lama ini.

Menurutnya kebijakan itu diambil berdasarkan ketentuan yang berlaku, jika pegawai tidak lagi melaksanakan tugasnya sebagai seorang pelayanan masyarakat.

Baca selengkapnya di sini.