TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - KPK meminta kepada Pemkot Ternate, Maluku Utara untuk segera melakukan perbaikan di sektor pengelolaan retribusi dan pajak.

"Yang pertama kita menginginkan pendapatan daerah itu terus meningkat ke depannya."

Itu yang disampaikan Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi KPK Wilayah V Abdul Haris usai rapat MCP, Jumat, (20/6/2025). 

Dia pun meminta agar Pemkot Ternate segera bekerja sama dengan pihak terkait untuk mencapai tujuan tersebut.

Baca juga: Ketua LBH Ansor Ternate Soroti Penataan Pasar Higienis 

"Caranya harus bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau BPN dan lainnya, "ungkapnya.

"Karena itu akan membantu berapa besar potensi pajak yang ada"

"Terlebih, di Ternate kita belum tahu betapa besar potensi pajaknya, "tambah Abdul Haris.

Dia mencontohkan, misalnya banyak parkir yang gratis dan lainnya.

"Ini kalau kita pungut, luar biasa pendapatannya, mulai dari pengelolaan retribusi pasar, parkir pasar, pelabuhan dan lainnya."

"Tapi sekali lagi, harus kerja sama dengan Bank dan sebagainya, sehingga jika ada pembayaran-prmbayaran pajak maupun retribusi sudah tidak pakai uang, tapi pakai QRIS dan masih banyak lagi, "papar Abdul Haris.

Terlebih, kata dia, antara bank dan Bapemdas pun belum terkoneksi, dan banyak potensi pajak yang belum galih

"Jadi, sistem harus diperbaiki, kemudian sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan lagi."

Baca juga: Cek di Sini, Jadwal Kapal Pelni Rute Bitung ke Ternate di Juni 2025: Link Beli Tiket KM Sinabung

"Tahun ini harus ada progresnya, misalnya pajaknya meningkat, sistem sudah diperbaiki."

"Karena selama ini sistem penarikan pajak atau retribusi kan masih menggunakan karcis, nah itu ada potensi kebocoran."

"Tapi kalau sudah bekerja dengan bank, kemudian pembayaran dilakukan melalui kris, pasti lebih maksimal capaiannya, karena sudah tidak bocor lagi kan, "tutup Abdul Haris, (*)