Selasa, 5 Mei 2026
Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemkab Halmahera Selatan

Gebrakan Sang Pemimpin: Helmi Umar Muchsin Ungkap Tantangan dan Strategi Bangun Halmahera Selatan

Kata Helmi Umar, masalah yang paling mendasar di Halmahera Selatan sekaligus menjadi tantangan adalah menyelaraskan pola pikir masyarakat

Tayang:
TribunTernate.com/Sitti Muthmainnah
GEBRAKAN SANG PEMIMPIN - Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin saat mengisi podcast program Gebrakan Sang Pemimpin, Selasa (10/12/2025). Helmi Umar Muchsin pada sesi podcast bercerita banyak, mulai dari riwayat pendidikan hingga jenjang karier, sampai mengungkap tantangan dan strategi bangun Halmahera Selatan. 

"Apabila program yang dikembangkan dan dirasakan bagus dengan berbagai macam pendekatan baik riset maupun scientific diukur secara baik dan mendalam,"

"Tapi tidak bersamaan dengan perilaku itu akan sulit menjalankan program. Yang ketiga adalah bagaimana stabilitas sosial di masyarakat,"

"Masyarakat yang multi etnic dengan perkembangan teknologi yang luar biasa itu kerentangan sering terjadi di daerah yang sulit dijangkau secara geografis,"

Meski begitu, Helmi Umar Muchsin meyakini bahwa habatan-hambatan tersebut perlahan bisa diselesaikan, sepanjang ada koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Koordinasi ini kata Helmi Umar Muchsin, dapat dilakukan oleh berbagai pihak lintas sektor seperti kepolisian, TNI hingga instansi vertikal lainnya.

Bicara program pemerintahan Bassam Kasuba dan dirinya, Helmi Umar menyebut bahwa banyak upaya yang dilakukan termasuk yang mendasar mengenai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial dan lain-lain.

"Program tersebut sudah sambil berjalan. Kira-kira visi-misi bupati dan wakil bupati terpilih, itu juga harus betul-betul berjalan efektif,"

"Kondisi yang kita hadapi saat ini tentu tidak seperti awal kami menggagas, karena adanya pemangkasan. Di Halmahera Selatan itu kurang lebih dipangkas sekitar Rp 500 miliar lebih,"

"Kondisi ini juga membuat kami harus meriview kembali perencanaan yang dilakukan. Artinya, memaksa pemerintah mau tidak mau menetapkan kawasan proriaritas," jelas Helmi Umar.

Ia menjelaskan bahwa alokasi belanja untuk kepentingan publik dan pertumbuhan ekonomi, selain urusan wajib lainnya, harus didasarkan pada pemetaan wilayah-wilayah potensial. 

Pemetaan ini sebelumnya telah disusun oleh para ahli yang bekerja sama dengan pemerintah. Ia juga menyampaikan bahwa bupati menginginkan agar perencanaan tersebut menggunakan pendekatan zonasi.

"Pendekatan zonasi ini khususnya melihat pada infrastruktur suatu daerah tanpa mengabaikan daerah-daerah lain. Kondisi ini menjadi tantangan karena mencakup daerah yang luas,"

"Membutuhkan perencanaan yang sedemikian rupa dengan ketersediaan fiskal yang terbatas. Mau tidak mau harus dilakukan pengawasan dan tugas ini dilimpahkan ke wakil bupati,"

Helmi Umar menyampaikan bahwa dalam kondisi tersebut, pengawasan akan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Ia juga menjelaskan bahwa target tahun 2026 akan lebih difokuskan pada zona 2 yang meliputi wilayah Makian–Kayoa.

Sumber: Tribun Ternate
Halaman 2/3
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved