DPRD Malut Pantau Pembangunan Mako Brimob Senilai Rp11 Miliar, Progres Capai 34,8 Persen

Ringkasan Berita:

• Komisi III DPRD Maluku Utara meninjau pembangunan Mako Brimob Polda Maluku Utara di Ternate untuk memastikan proyek hibah Pemprov berjalan sesuai rencana.
• Pembangunan tahap II mencakup rumah dinas, pagar depan, dan penataan halaman, dengan target penyelesaian fisik pada September–Oktober 2026.
• Pihak kontraktor menyebut progres pembangunan telah mencapai 34,8 persen dan saat ini fokus pada penyelesaian atap gedung utama.

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Komisi III DPRD Maluku Utara meninjau langsung progres pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob Polda Maluku Utara di Kota Ternate, Kamis (4/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proyek yang didanai melalui hibah Pemerintah Provinsi Maluku Utara itu berjalan sesuai rencana.

Koordinator Komisi III DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray, mengatakan pembangunan Mako Brimob saat ini memasuki tahap kedua. Ia berharap proses pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga fisik bangunan dapat diselesaikan pada September hingga Oktober 2026.

Baca juga: Abubakar Abdullah: Rp 720 Miliar di APBD 2026 Terserap untuk Kebutuhan Guru di Maluku Utara

“Pembangunan Mako Brimob ini menggunakan dana hibah Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Polda Maluku Utara. Saat ini pekerjaan sudah memasuki tahap kedua setelah sebelumnya dilaksanakan pada tahap pertama,” ujar Iqbal.

“Berdasarkan penjelasan pihak pelaksana, pembangunan fisik ditargetkan selesai antara September hingga Oktober 2026 dengan nilai anggaran lebih dari Rp11 miliar,” katanya.

Iqbal menjelaskan, pekerjaan pada tahap kedua mencakup pembangunan satu unit rumah dinas, pagar bagian depan, serta penataan halaman dengan pemasangan paving block di area kompleks Mako Brimob.

“Selain gedung utama, dalam kontrak juga terdapat pembangunan satu unit rumah dinas, pagar depan, dan penataan pelataran melalui pemasangan paving block."

"Kemungkinan jika masih dibutuhkan, pembangunan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya sesuai kebutuhan Mako Brimob di Maluku Utara,” jelasnya.

Meski demikian, Iqbal mengaku saat ini pemerintah daerah dihadapkan pada aturan yang membatasi pemberian bantuan kepada instansi vertikal.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat kejelasan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penyusunan anggaran daerah di masa mendatang.

“Kami memahami ada arahan terkait pembatasan bantuan kepada instansi vertikal. Namun, hal ini perlu diperjelas agar dalam pembahasan APBD ke depan tidak terjadi kekeliruan."

"Di daerah seperti Maluku Utara, dukungan pemerintah daerah terhadap institusi seperti TNI dan Polri masih sangat dibutuhkan, tentunya dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur CV Rajawali, Evan Marshall, selaku pihak ketiga yang menangani pekerjaan tersebut, mengungkapkan bahwa progres pembangunan saat ini telah mencapai 34,8 persen.

Menurutnya, kondisi cuaca yang masih cukup baik menjadi faktor pendukung percepatan pekerjaan di lapangan.

“Progres pekerjaan saat ini sudah mencapai 34,8 persen. Cuaca juga masih cukup kondusif sehingga pekerjaan dapat terus dipercepat,” kata Evan.