Pemprov Malut
Pemprov Maluku Utara Anggarkan Pembangunan Jembatan Songa–Wayatim di APBD 2026
Pemprov Maluku Utara merespons aspirasi warga Bacan Timur Tengah, Halmahera Selatan, terkait kebutuhan infrastruktur jembatan
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Sitti Muthmainnah
TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara merespons aspirasi warga Bacan Timur Tengah, Halmahera Selatan, terkait kebutuhan infrastruktur jembatan, terutama bagi pelajar yang setiap hari harus menyeberangi Sungai Tomara untuk pergi ke sekolah.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan bahwa akses pendidikan yang aman dan layak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.
“Semangat anak-anak di Bacan Timur Tengah untuk tetap sekolah patut diapresiasi, meskipun harus menyeberangi sungai setiap hari. Tapi risiko keselamatan tidak boleh menjadi bagian dari perjuangan mereka. Pemerintah harus hadir,” ujar Sherly, Rabu (27/8/2025).
Baca juga: DPMD Halmahera Selatan Siap Fasilitasi Samsat Tarik Pajak Kendaraan di Setiap Desa
Sherly memastikan, pembangunan jembatan di ruas jalan provinsi Songa–Wayatim, yang melintasi Sungai Tomara, telah diusulkan sebagai program prioritas dalam APBD 2026.
“Pembangunan jembatan ini adalah bagian dari komitmen untuk meningkatkan akses pendidikan dan mobilitas masyarakat. Kita targetkan mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2026,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Sherly Laos telah meminta Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR Malut untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan guna menyusun langkah-langkah strategis.
Baca juga: 55 Kasus Terdeteksi TBC, Dinkes Kepulauan Sula Minta Warga Ikut Program Kesehatan Gratis
Yakni langkah jangka pendek penyediaan transportasi sementara yang aman bagi siswa saat menyeberangi sungai, langkah menengah perbaikan akses jalan serta penambahan fasilitas pendukung di sekitar sekolah.
Dan langkah jangka panjang adalah pembangunan jembatan permanen di ruas jalan Songa–Wayatim melalui APBD 2026.
“Harapannya tidak ada lagi anak-anak di Maluku Utara yang menghadapi hambatan serius untuk bersekolah. Pemerintah harus memastikan akses pendidikan bisa dinikmati semua kalangan, termasuk di wilayah terpencil,” tandas Sherly. (*)
Fakta-fakta 6 Pejabat Pemprov Malut Terseret Kasus 31 PPPK Titipan: Jabatan Terancam |
![]() |
---|
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Prioritaskan Jembatan Songa–Wayatim demi Keselamatan Pelajar |
![]() |
---|
Pemprov Maluku Utara dan Kemenko Kumham Imipas Perkuat Sinergi Tata Kelola Pemasyarakatan |
![]() |
---|
6 Pejabat Pemprov Maluku Utara Terseret Kasus 31 PPPK Titipan, Jabatan Definitif Terancam |
![]() |
---|
Efisiensi Birokrasi, Pemprov Malut Bakal Gabung Sejumlah OPD Serumpun |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.