Dinas PUPR Malut Pacu Penguatan SDM Lewat Pelatihan RAB–HPS dan Pengendalian Kontrak

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara memacu peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjelang tahun anggaran 2026.

Melalui Bidang Jasa Konstruksi, PUPR Malut menggelar Pelatihan Penyusunan RAB dan HPS serta Bimbingan Teknis Pengendalian Kontrak di Ternate, Rabu (19/11/2025).

Kegiatan ini menjadi tindak lanjut komunikasi intens Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, bersama Kepala BPKP Malut, Tri Wibowo Aji, yang berfokus pada penguatan tata kelola konstruksi dan peningkatan kualitas SDM di lingkungan pemerintah daerah.

Baca juga: Polisi Periksa Saksi Kebakaran Asrama Haji Ternate dan Libatkan Labfor untuk Ungkap Penyebab

Plt Kepala Dinas PUPR Malut, Risman Iriyanto Djafar, mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan BPKP ini mencakup dua isu penting, yakni review pelaksanaan program tahun 2026 dan peningkatan kompetensi SDM, khususnya dalam aspek pengendalian kontrak.

“Harapannya, pada tahun anggaran 2026 nanti, PUPR Malut lebih siap menghadapi seluruh tahapan kegiatan, baik dari sisi teknis maupun dari aspek sumber dayanya,” kata Risman.

Ia menekankan tiga kompetensi pokok yang harus dimiliki setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu pengetahuan, pengalaman, dan attitude. Menurutnya, aspek terakhir sering menjadi titik krusial dalam pelaksanaan pekerjaan.

“Materi tentang RAB sudah kita pelajari, HPS juga. Tetapi yang paling penting adalah implementasinya. Ketepatan waktu itu bagian dari attitude,” tegasnya.

Risman menambahkan, pelatihan ini juga menjadi momentum evaluasi internal PUPR Malut. Ke depan, pelaksanaan program dituntut lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dari BPKP Maluku Utara, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara, Fakhri Kardina, berharap kegiatan ini menjadi ruang penguatan kolaborasi sekaligus peningkatan kapasitas ASN.

“Manfaatkan kesempatan ini sebagai ruang belajar dan bertukar pengalaman. Tujuannya meningkatkan kompetensi yang pada akhirnya memberi manfaat besar bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” ujar Fakhri.

Hadir pula Yoseph Ricky Cossano, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Malut, yang membawakan materi mengenai pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.

Baca juga: Ramalan Shio Kambing Tahun 2026: Karier, Keuangan, Cinta, Kesehatan Lengkap

Ia menegaskan pentingnya integritas dan sistem pengadaan yang bersih sebagai fondasi pembangunan daerah.

Kabid Jasa Konstruksi PUPR Malut, Saiful Amin, berharap seluruh pejabat teknis yang mengikuti pelatihan dapat lebih siap, sigap, dan profesional dalam mengawal proyek infrastruktur tahun 2026.

“Prinsipnya, kami mendukung penuh dan siap menyukseskan program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur di sektor jasa konstruksi,” ujarnya. (*)