Pimpin Rapat Ketahanan Pangan, Wagub Malut Sarbin Sehe Tekankan Pentingnya CPP di Kabupaten/Kota

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, bersama Kepala Dinas (Kadis) Pangan Malut, Dheni Tjan, memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Ketahanan Pangan, Kamis (28/8/2025).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur ini, menjadi forum penting untuk membahas kondisi ketahanan pangan daerah, termasuk antisipasi potensi kelangkaan serta gejolak harga bahan pokok.

Dalam arahannya, Sarbin Sehe menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menjaga stabilitas pangan di Maluku Utara.

Baca juga: Fakta Temuan Potongan Kaki Manusia di Ternate: Bukan Tindakan Kriminal, Ini Asal Usulnya

"Terima kasih atas dukungan dan kehadiran bapak/ibu sekalian. Rapat ini sangat penting sebagai upaya bersama dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Sinergi semua pihak mutlak dibutuhkan," ujar Sarbin.

Kepala Dinas Pangan Malut, Dheni Tjan, dalam paparannya menyebutkan anggaran dinas tahun 2025 mencapai Rp 23 miliar, yang digunakan untuk berbagai program seperti, pengadaan 3 unit kendaraan roda tiga Viar, pembangunan gudang pangan di Halmahera Barat, serta belanja pegawai.

Selain itu, kata Dheni, pihaknya saat ini juga memiliki Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebanyak 12 ton beras, sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan krisis atau bencana.

Menyikapi hal tersebut, Sarbin Sehe menegaskan agar program CPP tidak hanya berada di tingkat provinsi, melainkan juga tersedia di seluruh kabupaten/kota.

"CPP harus ada di seluruh kabupaten/kota, Pak Kadis. Ini penting sebagai langkah mitigasi bencana dan memastikan masyarakat tetap aman dari ancaman kelangkaan," tegas Sarbin.

Selain beras, Sarbin Sehe juga menginstruksikan agar CPP ke depan mencakup komoditas penting lain seperti gula, minyak goreng, dan bahan pertanian.

Menurutnya, penyediaan bahan pertanian tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga mendorong penyerapan hasil pertanian lokal.

Sarbin mengaitkan arah kebijakan daerah dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait kedaulatan pangan.

"Saat ini program Presiden adalah kedaulatan pangan. Itu berarti pemberdayaan masyarakat, khususnya petani, harus menjadi fokus utama pemerintah daerah," katanya.

Ia juga menegaskan, upaya pemberdayaan petani harus diwujudkan secara nyata melalui bantuan alat, pupuk, hingga penyediaan gudang yang memadai.

Baca juga: Buka Rakor UKPBJ, Kepala BPBJ Malut Hairil Hi Hukum Ingatkan Pentingnya Kolaborasi Antar Daerah

"Berdayakan tani, beri mereka alat, beri mereka pupuk, sediakan pergudangan, sehingga mereka bisa berdaya dan mandiri," pungkas Sarbin.

Rapat Anev Ketahanan Pangan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, yakni peningkatan monitoring distribusi pangan, pembentukan dan penyediaan CPP di seluruh kabupaten/kota, dan percepatan program penyediaan pangan untuk mendukung penanganan stunting.

Rapat diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, demi menjaga stabilitas pangan dan menjamin kepentingan rakyat Maluku Utara. (*)