Sherly Laos: Aspirasi Harus Didengar, Ekonomi dan Pemerintahan Malut Wajib Berjalan Normal

"Terkait Perda tanah adat saya sudah berkomunikasi dengan Ou (Sultan) Ternate terkait tanah adat." 

"Intinya adalah masing-masing Kesultanan harus memapping tanah-tanah adat mereka dengan sejarah, dengan saksi dengan semua administrasi dokumen yang dimiliki,"

"Kemudian akan diinvestariskan dan terus secara rutin berkoordinasi dengan BPN Wilayah Malut sehingga mana yang bisa kita jadikan sertifikat tanah adat,"

"Terkait 11 warga Maba saat ini posisinya sudah di Pengadilan jadi saya mewakili Pemprov kita akan mencoba berkomunikasi dengan pihak kejaksaan dan Pengadilan,"

"Bagaimana melihat berbagai sisi mempertimbangkan segala aspek mencari keringanan semaksimal mungkin kepada para 11 warga Maba."

"Dalam menunggu proses persidangan itu kita akan memberikan tunjangan kepada istri dan anak, karena kan yang ditahan adalah Kepala Keluarga,"

"Tentu akan berdampak pada pendapatan ekonomi bulanan mereka," ujar Sherly Laos kepada para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi.

Kami kembali menemui dan mendengar curhatan adik-adik mahasiswa Unibrah di depan DPRD Malut. Aspirasi mereka jelas: tanah adat, guru honorer, infrastruktur Oba Selatan, dan kasus hukum Maba Sangaji–Galela. Semua kita jawab, semua kita kawal.

Usai dialog, saya lanjut Paripurna RAPBDP 2025, melepas paduan suara Malut ke IKN, dan sorenya uji coba kapal cepat Sofifi–Ternate.

Karena aspirasi harus didengar, tapi ekonomi & pemerintahan juga wajib tetap berjalan normal di Maluku Utara.

“Suara mahasiswa adalah energi koreksi, tugas pemerintah menjadikannya solusi.”

Saya titip pesan untuk mahasiswa di kabupaten/kota se Maluku Utara: silakan sampaikan aspirasi, tapi lakukan dengan empati. Mari kita jadikan ruang kritik sebagai ruang belajar bersama ..

Sherly Laos Janji Kawal Proses Hukum 11 Warga Maba Sangadji

Sebelumnya, Sherly Laos juga turun temui mahasiswa dalam unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Ternate, Senin (1/9/2025).

Sherly Laos berdialog dengan para mahasiswa dan menegaskan akan mengawal proses hukum 11 warga Maba Sangadji.

Meski Pemprov Maluku Utara tidak bisa mengintervensi ranah hukum, ia komitmen bahwa proses akan berjalan adil dan transparan.