Sherly Laos: Aspirasi Harus Didengar, Ekonomi dan Pemerintahan Malut Wajib Berjalan Normal

"Itu sudah masuk ranah hukum, sehingga pemerintah provinsi tidak bisa langsung mengintervensi. Namun, saya sudah berdialog dengan pihak kejaksaan agar mempertimbangkan berbagai aspek."

"Saya ingin memastikan proses hukum bagi 11 warga Maba-Sangaji dapat berlangsung adil, transparan, dan tidak merugikan masyarakat kecil,"tegas Sherly.

Selain kasus hukum, massa aksi juga mendesak agar pemerintah segera mengevaluasi dan mencabut sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang dinilai merugikan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Sherly menjelaskan bahwa kewenangan penuh terkait perizinan IUP berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Masalah perizinan IUP sepenuhnya berada dalam kewenangan Kementerian ESDM. Namun, semua aspirasi mahasiswa ini akan kami catat dan teruskan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk tanggung jawab kami menyampaikan suara daerah,"ujar Sherly.

Sherly menegaskan, pemerintah provinsi selalu terbuka menerima kritik dan masukan dari masyarakat maupun mahasiswa. 

Ia mengapresiasi aksi yang dilakukan dengan damai, serta berterima kasih kepada aparat TNI-Polri yang menjaga keamanan sehingga situasi tetap kondusif. (*)