Pemprov Malut
Sherly Laos: Aspirasi Harus Didengar, Ekonomi dan Pemerintahan Malut Wajib Berjalan Normal
Menurut Sherly Laos, aspirasi yang disampaikan para mahasiswa ini jelas dan tentu akan didengarkan serta dikawal oleh pihaknya
Penulis: Iga Almira Rugaya Assagaf | Editor: Iga Almira Rugaya Assagaf
TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengatakan bahwa aspirasi harus didengar, lalu ekonomi dan Pemerintahan wajib berjalan dengan normal.
Hal ini disampaikan Sherly Laos melalui unggahan di akun instagram pribadinya @s_tjo, Rabu (3/9/3035).
Sherly Laos kembali turun temui para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi depan Kantor DPRD Maluku Utara, di Sofifi, Selasa (2/9/2025).
Baca juga: Sherly Laos Gesit! Usai Temui Pendemo Lanjut Lepas Padus Malut ke IKN: Pemerintahan Harus Normal

Ia mendengar satu demi satu curhatan mahasiswa Universitas Bumi Hijrah (Unibrah) yang banyak menyampaikan koreksi untuk Pemerintah.
Tidak hanya turun langsung untuk mendengar, Sherly Laos juga menjawab satu persatu aspirasi yang disampaikan pada aksi damai itu.
Menurut Sherly Laos, aspirasi yang disampaikan para mahasiswa ini jelas dan tentu akan didengarkan serta dikawal oleh pihaknya.
Aspirasi tersebut meliputi persoalan tanah adat, guru honorer, infrastruktur Oba Selatan hingga kasus penahanan 11 warga Maba Sangadji dan 7 warga Galela.
Menariknya, Sherly Laos melakukan hal ini dengan cekatan. Usai berdialog dengan pendemo, ia hadiri Paripurna RAPBDP 2025 lalu melepas kelompok paduan suara Maluku Utara ke IKN.
Lalu pada sore di hari yang sama, Sherly Laos hadiri pengujian kapal cepat rute Sofifi-Ternate.
Aspirasi harus didengar, tapi menurut Sherly Laosm ekonomi dan pemerintahan Maluku Utara wajib berjalan dengan normal.
Sherly Laos pada unggahan tersebut juga berpesan ke para mahasiswa se Maluku Utara agar terus menyampaikan aspirasi dengan empati.
Agar ruang kritik di Maluku Utara menjadi ruang belajar bagi Pemerintah maupun masyarakat.
"Kami di sini sudah mendengar jadi saya menjawab pertama terkait pajak. Kita di Maluku Utara tidak ada kenaikan pajak PBB,"
"Kita bahkan memutihkan pajak kendaraan bermotor 2024 ke bawah selama tiga bulan ke depan. Ada di sini yang menunggak pasti kan?"
"Kalau bayar dalam tiga bulan ini tunggakannya itu 0, jadi bisa move on tidak terikat dengan masa lalu lagi,"
Rapat Produk Hukum, Asisten I Setda Malut Kadri La Etje Tegaskan Pentingnya Harmonisasi Regulasi |
![]() |
---|
Sherly Laos Gesit! Usai Temui Pendemo Lanjut Lepas Padus Malut ke IKN: Pemerintahan Harus Normal |
![]() |
---|
BPBJ Maluku Utara Paparkan Progres Pengadaan Barang Jasa di Rapat Kerja Bersama DPRD |
![]() |
---|
Sosialisasi PSAT di Maluku Utara Tekankan Pentingnya Keamanan dan Mutu Pangan |
![]() |
---|
Kolaborasi Kemendes, Kejaksaan dan Pemprov Maluku Utara: Desa Bersih dari Korupsi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.