DPRD Maluku Utara Setujui Rancangan APBD-P 2025

Hanura menilai pengurangan anggaran infrastruktur jalan dan irigasi tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Gerindra mengapresiasi pengurangan belanja pegawai dan barang/jasa, namun meminta fokus pada peningkatan PAD.

PKB menekankan keberpihakan pada rakyat kecil, penguatan UMKM, serta pemerataan pembangunan infrastruktur.

Fraksi Bintang Demokrat menyoroti lemahnya kinerja beberapa OPD dan meminta ke depan pembangunan menyentuh seluruh kabupaten/kota, termasuk Taliabu.

Banggar menegaskan, arah pembangunan tahun 2025 harus selaras dengan visi-misi gubernur dan RPJMD, di antaranya:

1. Transformasi SDM berkualitas

2. Kemandirian ekonomi melalui hilirisasi

3. Tata kelola pemerintahan inklusif

4. Peningkatan ketahanan sosial-budaya berbasis kearifan lokal, serta

5. Penguatan infrastruktur berbasis kepulauan

Baca juga: Berikut Keunggulan dan Fasilitas KM Cantika Ekspress 08, Kapal Cepat yang Layani Rute Ternate-Sofifi

Dengan persetujuan ini, R APBD-P 2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

DPRD menegaskan akan melakukan pengawasan ketat agar belanja daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Apa yang kita putuskan hari ini adalah wujud tanggung jawab konstitusional sekaligus pengabdian kepada rakyat Maluku Utara, "tutup Ketua Banggar M Iqbal Ruray. (*)