Pajak Kendaraan Baru 27 Persen, Fraksi PKB Dukung Gubernur Malut Sherly Laos Evaluasi Kepala Samsat

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Maluku Utara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Malut, Sherly Laos, untuk mengevaluasi kinerja Kepala Samsat. 

Evaluasi dinilai mendesak karena realisasi pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2025 masih jauh di bawah target.

Meski secara keseluruhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah mencapai 75 persen, sektor PKB justru tertinggal jauh.

Baca juga: Kinerja Samsat Dinilai Lemah, Akademisi Dukung Gubernur Malut Sherly Laos Bertindak Tegas

Sebaliknya, pendapatan dari sektor pajak minyak bahkan telah melampaui 100 persen. Kondisi ini membuat kinerja para kepala Samsat dinilai buruk.

“Seharusnya ada inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan. Samsat tidak harus selalu menunggu di kantor, harus lebih aktif turun ke lapangan, karena banyak wajib pajak yang cenderung cuek dengan kewajibannya,” tegas anggota Fraksi PKB DPRD Malut Muksin Amrin, Selasa (9/9/2025).

Ia menilai, kebijakan bebas denda pajak kendaraan yang sudah diterapkan memang cukup membantu mendorong kesadaran wajib pajak. Namun, kebijakan tersebut saja tidak cukup tanpa langkah strategis lain.

“Oleh karena itu, Gubernur perlu mencari sosok Kepala Samsat yang mampu bekerja dengan tim dan memiliki terobosan nyata untuk meningkatkan PAD dari sektor PKB,” tambahnya.

Kepala Samsat Kabupaten/kota Terancam Diganti

Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Maluku Utara hingga Agustus 2025 baru mencapai 27 persen dari total potensi pajak.

Kondisi ini langsung mendapat sorotan dari Gubernur Maluku Utara Sherly Laos.

Dikatakan, masih ada 73 persen potensi pajak kendaraan bermotor di 10 kabupaten/kota yang belum tertagih.

"Ini yang harus digenjot oleh para Kepala Samsat di 10 kabupaten/kota."

Baca juga: 12 Ramalan Shio Besok Rabu 10 September 2025 Lengkap soal Cinta, Karier, Nomor Hoki

"Namun kenyataannya, setelah menjabat 1-2 tahun, capaian mereka hanya 27 persen. Kalau begini, tentu perlu diganti, "tegas Sherly Laos.

Menurutnya, sejumlah Kepala Samsat sudah diganti karena kinerja kepemimpinannya tidak menunjukkan peningkatan signifikan.

"Saya sudah ganti beberapa Kepala Samsat. Dalam waktu dekat, saya juga akan mengganti lagi Kepala Samsat yang lain, "ujarnya.

Menurutnya, pergantian Kepala Samsat bertujuan mendorong peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

"Bayangkan, 27 persen yang tertagih saja sudah mencapai Rp 77 miliar."

"Kalau 73 persen sisanya bisa tertagih, maka PAD kita akan meningkat sangat besar," harapnya. (*)