Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Genjot Skor MCP, Pemprov Malut Kirim 16 OPD ke Jakarta Koordinasi dengan KPK

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengungkapkan sebanyak 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berangkat ke Jakarta

Penulis: Sansul Sardi | Editor: Sitti Muthmainnah
TribunTernate.com/Sansul Sardi
AGENDA - Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe. Ia menjelaskan maksud dan tujuan keberangkatan 16 OPD ke JAKARTA, Kamis (30/10/2025). 
Ringkasan Berita:
  • Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengungkapkan sebanyak 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berangkat ke Jakarta.
  • Keberangkatan itu untuk melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan Monitoring Center for Prevention.
  • Menurut Sarbin, langkah ini menyusul adanya perubahan dalam sistem dan menu MCP tahun 2025, yang berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

 

TRIBUNTETNATE.COM,SOFIFI — Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengungkapkan sebanyak 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berangkat ke Jakarta.

Keberangkatan itu untuk melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP).

Menurut Sarbin, langkah ini menyusul adanya perubahan dalam sistem dan menu MCP tahun 2025, yang berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Baca juga: SAKSI KATA: Kesaksian Darmawan Tolong Korban Speedboat Bela 72 yang Terbakar di Pulau Taliabu

“Rabu (29/10/2025) kemarin, 16 OPD sudah berangkat ke Jakarta untuk melakukan koordinasi dengan tim teknis KPK. Ada beberapa perubahan di menu sistem MCP tahun ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian teknis,” ujar Sarbin, Kamis (30/10/2025).

Ia menambahkan, salah satu kendala yang dihadapi adalah keterlambatan penginputan data oleh beberapa OPD, karena masih menunggu kelengkapan dokumen dan validasi dari instansi terkait.

“Keterlambatan input data ini juga menjadi salah satu poin yang dikonsultasikan ke tim teknis KPK agar ada solusi yang tepat. Kami ingin proses penginputan bisa berjalan lebih lancar dan tepat waktu,” jelasnya.

Sarbin menegaskan, perubahan sistem MCP tersebut memerlukan pemahaman teknis yang komprehensif, sehingga koordinasi langsung dengan KPK menjadi langkah penting agar pelaksanaan program pencegahan korupsi di Maluku Utara dapat berjalan optimal.

Saat ini, skor MCP Pemprov Maluku Utara baru mencapai 45 persen. Namun, ia optimistis target peningkatan skor bisa tercapai melalui kerja keras dan komitmen seluruh OPD.

Baca juga: Jadwal KM Sabuk Nusantara 78 November 2025: Rute Taliabu–Kendari–Banggai–Luwuk–Ampana–Gorontalo

“Target kita tahun ini harus di atas 45 persen. Saya sudah menegaskan hal ini dalam dua kali rapat bersama seluruh OPD."

"Masih ada waktu, dan kita harus maksimalkan agar capaian MCP bisa meningkat signifikan,” tegasnya.

Dengan koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pelaksanaan MCP tidak hanya sekadar memenuhi indikator administrasi, tetapi juga benar-benar mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved