FGD Survei Integritas 2025, SPI Unkhair Ternate Ungkap 2 Daerah di Maluku Utara Masuk Zona Waspada

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kanal pengaduan dan unit pelaporan gratifikasi di setiap instansi.

“Gratifikasi di atas satu juta rupiah wajib dilaporkan ke KPK maksimal 30 hari. Kalau tidak, bisa kena sanksi,” tegasnya.

Irfan menambahkan, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan aturan, tetapi juga membutuhkan komitmen pimpinan dan sistem pengendalian internal yang kuat.

Baca juga: 20 Contoh Soal TKA Kimia 2025 Kelas 12 SMA, Lengkap Disertai Kunci Jawaban

“Integritas bisa berjalan jika ada komitmen dari individu dan pimpinan. Sistem digitalisasi dan kepatuhan pada regulasi juga menjadi kunci. Banyak kasus terjadi karena lemahnya pengawasan dan masih adanya pimpinan yang arogan, serta enggan menerima masukan,” pungkasnya.

FGD lanjutan dijadwalkan akan digelar bersama Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, dan asosiasi eksternal seperti pelaku usaha dan vendor layanan publik, sebagai upaya memperkuat data integritas di wilayah Maluku Utara.

Irfan berharap, kegiatan ini terus disosialisasikan, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun perguruan tinggi.

Hasil survei nantinya akan disusun dalam bentuk laporan resmi dan disampaikan ke KPK RI untuk ditindaklanjuti. (*)