Pemprov Malut
Pemprov Maluku Utara Klaim Angka Kemiskinan Turun, Halmahera Timur 11,91 Persen
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan, Rabu (3/12/2025).
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Sitti Muthmainnah
Ringkasan Berita:
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan, Rabu (3/12/2025).
- Rapat ini menjadi forum strategis untuk menyinkronkan data, memperkuat konvergensi program, dan mempercepat penurunan angka kemiskinan di seluruh kabupaten/kota.
- Dalam paparannya, Kepala Bappeda Malut, Muhammad Sarmin S Adam, menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di Maluku Utara terus menunjukkan tren membaik.
TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI— Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan, Rabu (3/12/2025).
Rapat ini menjadi forum strategis untuk menyinkronkan data, memperkuat konvergensi program, dan mempercepat penurunan angka kemiskinan di seluruh kabupaten/kota.
Dalam paparannya, Kepala Bappeda Malut, Muhammad Sarmin S Adam, menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di Maluku Utara terus menunjukkan tren membaik.
Baca juga: Korban Banjir Sumatera Terus Bertambah, Penetapan Bencana Nasional Masih Menggantung
Data BPS Maret 2025 mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 77,27 ribu jiwa atau 5,81 persen, turun dari 6,03 persen pada September 2024. Namun demikian, kenaikan garis kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan serius.
Penurunan angka kemiskinan terjadi secara konsisten sejak 2023. Bappeda menegaskan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin menurun, garis kemiskinan yang meningkat menandakan beratnya beban ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan perdesaan.
Secara spasial, tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Halmahera Timur (11,91 persen), diikuti Halmahera Tengah dan Kepulauan Sula.
Sementara kemiskinan terendah berada di Kota Ternate 3,14 persen yang ditopang sektor jasa, perdagangan, dan pertumbuhan kawasan ekonomi.
Dalam presentasi kabupaten/kota, terlihat bahwa kemiskinan masih terkonsentrasi pada wilayah yang akses infrastrukturnya terbatas.
Data kemiskinan kabupaten/kota per 2024:
• Halmahera Timur 11,91 persen
• Halmahera Tengah 10,71 persen
• Kepulauan Sula 7,96 persen
• Halmahera Barat 8,75 persen
• Kota Ternate 3,14 persen (terendah)
• Pulau Morotai 5,11 persen
• Pulau Taliabu 7,13 persen
Ia menyebut kesenjangan ini harus ditangani melalui peningkatan konektivitas, fasilitas dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Rakor turut memaparkan realisasi program penanggulangan kemiskinan tahun 2025 dari sejumlah OPD.
1. Program RTLH dan Dapur Sehat
Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim):
• 700 unit target RTLH dan dapur sehat tahun 2025
• Realisasi:51 unit rumah baru151 unit rehabilitasi rumah483 unit dapur sehat
• Penerima terbanyak berada di:Halmahera Utara: 206 unitHalmahera Barat: 206 unitHalmahera Timur: 127 unit
| Dorong ASN Melek AI, Pemprov Malut Gelar Pelatihan Transformasi Digital, Perkuat Layanan Publik |
|
|---|
| Pemprov Maluku Utara Rapat Pengembangan RSJ Sofifi dan Skema BPJS Kesehatan |
|
|---|
| Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Tekankan Disiplin Kinerja dan Targetkan Penguatan Fiskal Daerah |
|
|---|
| APBD Malut 2026 Diperketat, Samsuddin A Kadir: Program Kurang Prioritas Dipangkas |
|
|---|
| Rakor DLH Malut 2026: Evaluasi TPA hingga Penguatan Bank Sampah dan Data Digital |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ternate/foto/bank/originals/Kantor-Gubernur-Maluku-Utara-di-Sofifi-01.jpg)