Nilai Tukar Petani dan Nelayan Rendah, Sherly Laos Evaluasi Kinerja Distan dan DKP Malut

Ringkasan Berita:

• Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyoroti kinerja dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum optimal pada tahun anggaran 2025, yakni Dinas Pertanian serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
• Penilaian tersebut didasarkan pada belum terlihatnya dampak nyata program terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
• Indikator utama yang menjadi perhatian adalah rendahnya nilai tukar petani dan nelayan di Maluku Utara.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyoroti kinerja dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum optimal pada tahun anggaran 2025, yakni Dinas Pertanian serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Penilaian tersebut didasarkan pada belum terlihatnya dampak nyata program terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

“Yang masih memiliki banyak pekerjaan rumah adalah Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan, karena sepanjang 2025 output kerjanya belum terlihat signifikan,” ujar Gubernur Sherly, Rabu (7/1/2026).

Baca juga: Dana Bantuan BBM Desa Kawasi Halmahera Selatan Diduga Disalahgunakan

Ia menegaskan, indikator utama yang menjadi perhatian adalah rendahnya nilai tukar petani dan nelayan di Maluku Utara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai program yang dijalankan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil masyarakat di sektor pertanian dan kelautan.

“Nilai tukar petani dan nelayan kita masih rendah. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi dua OPD tersebut, terutama dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan nelayan agar nilai tukarnya membaik,” tegasnya.

Sementara itu, Sherly mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang dinilai telah menunjukkan kinerja positif sepanjang 2025. Ia meminta agar capaian tersebut dapat terus dijaga dan ditingkatkan pada tahun 2026.

Sherly juga menitipkan pesan khusus kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap biaya rantai pasok logistik (supply chain cost) yang dinilai masih terlalu tinggi di Maluku Utara.

Baca juga: Kepulauan Sula Berada di Peta NKRI, Tapi Tidak Ada di Ingatan Masyarakat Indonesia

“Biaya logistik kita masih mahal. Harga beras dan minyak goreng juga masih tinggi. Ini harus dicari di mana bottleneck-nya, di mana titik persoalannya, sehingga subsidi bisa diberikan secara tepat sasaran untuk menurunkan biaya logistik,” ujarnya.

Sherly menegaskan akan memberikan waktu tiga bulan kepada OPD terkait untuk menunjukkan perubahan dan perbaikan kinerja. Jika tidak ada perkembangan signifikan, evaluasi lanjutan akan segera dilakukan.

“Kalau dalam tiga bulan tidak ada perubahan, tentu akan ada evaluasi,” pungkasnya. (*)