DPRD Maluku Utara Belum Terima Tunjangan, Ini Penjelasan Sherly Laos

“Teman-teman DPRD ini ada yang punya pinjaman bank, ada juga kewajiban lain, termasuk iuran partai yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Meski demikian, Iqbal berharap Pergub tentang tunjangan DPRD dapat segera diterbitkan agar pembayaran tunjangan dapat dilakukan.

Ia menegaskan bahwa penentuan besaran tunjangan sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur sebagai pihak yang menerbitkan Pergub.

“Mau berapa besarannya, itu kewenangan Gubernur. Tentunya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dinilai oleh tim appraisal, mulai dari tunjangan perumahan hingga tunjangan transportasi,” jelasnya.

Terkait kemungkinan tunjangan yang tertunda akan dirapel pada bulan berikutnya, Iqbal menyebut hal tersebut masih bergantung pada waktu terbitnya Pergub.

“Kalau nanti ada kekurangan karena terlambat dibayarkan, tentu akan diselesaikan. Tapi intinya, semua harus ada Pergub dulu sebagai dasar pembayaran,” tegasnya.

Baca juga: 5 Shio Paling Beruntung Besok Jumat 23 Januari 2026, Hoki dari Konsistensi

Ia juga menambahkan, khusus untuk pimpinan DPRD, penyediaan rumah jabatan dinilai lebih ideal dibandingkan pemberian tunjangan. “Kalau rumah jabatan bisa disiapkan lebih cepat, itu tentu lebih baik,” pungkasnya.

Diketahui, DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2024–2029 memiliki total 45 anggota. Dari jumlah tersebut, Partai Golkar menempatkan delapan kadernya di parlemen. Selanjutnya, PDIP, NasDem, PKS, dan Hanura masing-masing memperoleh lima kursi.

Partai Gerindra dan PKB meraih empat kursi, Demokrat dan PAN masing-masing tiga kursi, sementara Partai Garuda, PBB, dan Perindo masing-masing mendapatkan satu kursi. (*)