Manifes KM Intim Teratai Tak Sesuai, DPRD Maluku Utara Desak Evaluasi Menyeluruh

Ringkasan Berita:1. Insiden kecelakaan kapal KM Intim Teratai di perairan Makian Barat menjadi sorotan sejumlah pihak
2. Salah satunya datang dari Muksin Amrin selaku Anggota Komisi III di DPRD Maluku Utara
3. Katanya, pengawasan terhadap operasional kapal harus diperketat terutama soal kapasitas penumpang

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Insiden kecelakaan kapal KM Intim Teratai di perairan Makian Barat menjadi sorotan serius Anggota Komisi III DPRD Maluku Utara Muksin Amrin.

Ia menegaskan, kejadian tersebut harus menjadi catatan penting bagi pengelola transportasi laut maupun pemerintah daerah.

Menurut Muksin, kecelakaan ini menunjukan perlunya evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap operasional kapal penumpang, terutama dalam hal keselamatan pelayaran.

"Pemerintah dan pihak pengelola kapal harus segera melakukan evaluasi. Pengawasan terhadap operasional kapal harus diperketat, terutama soal kapasitas penumpang yang tidak boleh melebihi daya angkut kapal, "tegas Muksin, Rabu (18/2/2026) di Ternate.

Baca juga: Gerak Cepat, Ditpolairud Polda Maluku Utara Kerahkan 3 Kapal Evakuasi Penumpang KM Intim Teratai

Politisi yang juga merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Halmahera Selatan itu menekankan bahwa kondisi dan kelayakan kapal harus dipastikan sebelum beroperasi.

Ia mengingatkan agar kelalaian pengelola tidak sampai menimbulkan korban dari masyarakat yang hanya ingin bepergian dengan aman.

"Kualitas kapal harus benar-benar dipastikan siap berlayar. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat kelalaian pengelola, "ujarnya.

Muksin juga menegaskan bahwa pihak penanggung jawab kapal harus bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut, termasuk memastikan hak-hak penumpang terpenuhi pascakejadian.

Baca juga: Evakuasi KM Intim Teratai Rampung di Ternate: 236 Selamat, 14 Dibawa ke RSUD Chasan Boesoirie

"Pihak pengelola tidak boleh lepas tangan. Harus ada tanggung jawab yang jelas atas kejadian ini, "katanya.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap tata kelola transportasi laut di Maluku Utara, terlebih menjelang musim mudik Lebaran yang biasanya disertai lonjakan penumpang.

"Apalagi kita akan menghadapi mudik Lebaran. Kenyamanan dan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama, "tandasnya. (*)