249 Desa di Halmahera Selatan Belum Cairkan DD 2026, Zaki : Dokumen Belum Lengkap

Ringkasan Berita:

1. Sebanyak 249 desa di Halmahera Selatan belum mencairkan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2026 karena dokumen persyaratan belum lengkap.
2. Kepala DPMD Halsel, M. Zaki Abdul Wahab, menyebut baru 10 desa yang telah memenuhi syarat dan diajukan untuk pencairan.

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Sebanyak 249 desa di Halmahera Selatan, Maluku Utara belum mencairkan Dana Desa (DD) tahap I meski sudah memasuki bulan ke 4 tahun 2026.

Imbas dari hal itu, seluruh pemerintah desa pada 249 desa tersebut tak bisa menjalankan program dan kegiatan di desa. Sementara untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD, sedang dalam proses pencairan tahap II.

"Untuk DD, baru 10 desa yang dokumennya lengkap, dan kita sudah ajukan 10 desa yang sudah lengkap ini," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halmahera Selatan, M. Zaki Abdul Wahab di Aula Kantor Bupati, Kamis (9/4/2026).

Baca juga: Gufran Mahmud : Anggota DPRD Halsel Disiplin, Belum Ada Sanksi Etik

Zaki mengaku ada keterlambatan dalam proses pencairan DD tahap I tahun anggaran 2026. Pasalnya, pemerintah daerah melakukan  penyesuaian Permenkeu baru, dan menunggu dilengkapinya syarat-syarat pencairan oleh para Kepala Desa (Kades).

"Banyak desa yang dokumennya belum lengkap. Karena salah satu syarat pencairan itu kan harus diajukan LPJ tahun sebelumnya. Ini yang banyak desa belum lengkapi sehingga kita baru ajukan permintaan pencaiaran untuk 10 desa yang sudah lengkap," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan total pagu DD Halmahera Selatan pada tahun 2026 mengalami pengurangan signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pengurangan DD dilakukan oleh pemerintah pusat untuk dialihkan ke program Koperasi Merah Putih.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pagu DD Halmahera Selatan hanya Rp91 miliar lebih atau turun sekitar Rp121 miliar dibanding 2025 yang Rp 212 miliar.

Baca juga: Fiskal Tertekan, Bupati Halsel Dorong Perencanaan Prioritas di Musrenbang 2027

"Jadi kalau tahun ini, 249 desa ini tidak lagi mendapat pagu DD Rp1 miliar atau Rp700 sampai Rp800 juta. Bahkan ada desa yang pagu DD-nya tinggal Rp100 sampai Rp200 juta," ungkap Zaki.

Selain penurunan DD, Pemkab Halmahera Selatan juga melakukan penyesuaian ADD akibat pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) 2026. Jumlah ADD tahun sebelumnya Rp100 miliar, turun jadi Rp85 miliar.

"Jadi ADD juga kemungkinan hanya bisa membiayai gaji perangkat desa. Dan ADD tahap I untuk Januari-Februari sudah dicairkan, sementara lagi diproses pencairan tahap II," pungkas Zaki. (*)