Bandara Dufo Taliabu Masih Terkendala Lahan, Anggaran Belum Tersedia Tahun Ini

Ringkasan Berita:

1. Sarifudin Soamole menyatakan belum ada anggaran pembebasan lahan Bandara Dufo pada tahun 2026.
2. Lahan bandara seluas sekitar 80 hektare dengan puluhan pemilik masih menunggu kejelasan pembebasan.
3. Pemkab berencana mengusulkan anggaran pada APBD Perubahan 2026 atau menunggu APBD 2027 jika belum menjadi prioritas.

TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - Persoalan lahan bandara dufo di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, masih jadi pembahasan semata.

Sampai sekarang, wacana pembebasan lahan bandara dufo seluas 80 hektare itu belum tuntas.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Pulau Taliabu, Sarifudin Soamole, mengatakan bahwa anggaran untuk pembebasan lahan belum tersedia pada tahun 2026.

Baca juga: 16 Adegan Terungkap dalam Rekonstruksi Kasus KDRT Bripka Raihan di Ternate

Ia berencana akan mengusulkan anggaran tersebut pada APBD perubahan 2026, tergantung persetujuan kepala daerah.

"Kalau misalnya pembebasan lahan bandara jadi prioritas, maka bisa di usulkan pada anggaran perubahan. Kalau tidak, maka kita menunggu APBD murni di tahun 2027," katanya, beberapa waktu lalu.

Sarifudin membenarkan bahwa data Dinas Perhubungan (Dishub) Taliabu lahan bandara seluas 80 hektare dan jumlah pemilik lahan setempat sebanyak 80 orang. 

"Kami verifikasi data dari Dishub terdapat lokasi lahan 80 hektare dan jumlah Pemilik lahan sebanyak 44 orang," ujarnya.

Baca juga: 80 Persen Izin Pinjam Pakai Hutan di Malut untuk Tambang

Dia mengaku, pembebasan lahan bandara dufo bisa dilakukan apabila anggaran maksimal.

Mekanismenya, per tahun bisa dianggarkan untuk membayar lahan-lahan warga yang ada dilokasi sekitar.

"Kalau ada anggaran, pasti bisa tiap tahun kita anggarkan sedikit-sedikit untuk segera selesaikan urusan pembebasan lahan bandara," pungkasnya. (*)