3 Berita Populer Malut: Kontrak Ribuan PPPK Malut Terancam - Perampingan OPD Pemprov Dimulai

TRIBUNTERNATE.COM - Berikut daftar tiga berita populer Maluku Utara atau yang paling banyak dibaca dari website TribunTernate.com hari ini, Senin (27/4/2026).

Diantaranya ada berita  Sherly Laos mengungkapkan bahwa upaya pengembangan sektor pariwisata di Indonesia timur, khususnya di Maluku Utara, masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar.

Lalu berita ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara diliputi kekhawatiran terkait kelanjutan kontrak kerja mereka pada 2027.

Baca juga: Wagub Maluku Utara Minta CJH Tidak Terpengaruh Isu Konflik Timur Tengah

Hingga berita Pemprov Maluku Utara mulai melakukan langkah strategis dalam penataan OPD melalui rapat restrukturisasi atau perampingan, Selasa (21/4/2025).

Tiket Mahal Jadi Penghambat, Gubernur Maluku Utara Dorong Terobosan Akses Wisata Indonesia Timur

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengungkapkan bahwa upaya pengembangan sektor pariwisata di Indonesia timur, khususnya di Maluku Utara, masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar.

Salah satu kendala utama adalah tingginya harga tiket pesawat yang dinilai menghambat kunjungan wisatawan.

Menurut Sherly, potensi pariwisata di wilayah timur Indonesia sangat besar dan telah dikenal luas memiliki keindahan alam yang luar biasa.

Baca Selengkapnya  

Dibayangi Aturan 30 Persen, Nasib 4.146 PPPK Maluku Utara Terancam

Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara diliputi kekhawatiran terkait kelanjutan kontrak kerja mereka pada 2027.

Kecemasan ini muncul setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Saat ini, porsi belanja pegawai Pemprov Maluku Utara tercatat mencapai sekitar 39 persen. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian agar memenuhi ketentuan tersebut.

Baca Selengkapnya  

Pemprov Maluku Utara Mulai Perampingan OPD, Fokus Efisiensi dan Reformasi Birokrasi

Pemprov Maluku Utara mulai melakukan langkah strategis dalam penataan OPD melalui rapat restrukturisasi atau perampingan, Selasa (21/4/2025).

Kepada Tribunternate.com, Kepala Bappeda Maluku Utara Muhammad Sarmin S. Adam membenarkan rapat tersebut.

Dikatakan, langkah ini menjadi awal penting dalam memastikan arah penataan OPD yang lebih efektif, adaptif dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah baik saat ini maupun ke depan.

Baca Selengkapnya