Gubernur Malut: Stop Copy Paste, Program Harus Berdampak Nyata

Ringkasan Berita:

1. Sri Haryati Hatari menegaskan agar perencanaan pembangunan tidak dilakukan secara “copy-paste”, melainkan berbasis data dan berdampak nyata.
2. FLPD menjadi ajang sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk penyusunan RKPD 2027, dengan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan keselarasan dengan kebijakan nasional.
3. Pemprov Malut menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, termasuk layanan dasar, konektivitas wilayah, hilirisasi SDA, dan reformasi birokrasi.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Sri Haryati Hatari, Asisten II yang mewakili Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, menegaskan pentingnya perubahan pola perencanaan pembangunan daerah saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah (FLPD) 2026, dalam rangka penyusunan RKPD 2027.

Dalam forum yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta perwakilan kabupaten/kota itu, ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh lagi dilakukan secara “copy-paste” dari tahun sebelumnya.

“Jangan lagi ada perencanaan yang hanya menyalin program lama, tidak berbasis data, dan tidak memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Sri, Senin (27/4/2026).

Baca juga: Protes Jalan Rusak, Warga Tutuling Jaya Haltim Pilih Tanam Pohon Pisang

Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus memastikan integrasi program pembangunan berjalan efektif.

Sri menjelaskan, sinergi lintas sektor sangat diperlukan agar program prioritas daerah sejalan dengan kebijakan nasional serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

“Tidak boleh ada ego sektoral. Program provinsi harus nyambung dengan kabupaten/kota dan juga selaras dengan arah kebijakan nasional,” ujarnya.

Dalam paparannya, ia mengungkapkan tema pembangunan Maluku Utara tahun 2027, yakni percepatan pemenuhan pelayanan dasar, penguatan konektivitas, serta pengembangan wilayah ekonomi dan hilirisasi sumber daya alam.

Adapun prioritas pembangunan daerah meliputi akselerasi pemenuhan layanan dasar, percepatan konektivitas wilayah, pengembangan kawasan ekonomi dan hilirisasi SDA, penguatan reformasi birokrasi dan inovasi daerah, dan ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan.

Ia juga mengingatkan bahwa potensi sumber daya alam Maluku Utara yang besar serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti jika ketimpangan antarwilayah masih terjadi.

Sri menyoroti masih adanya persoalan mendasar di lapangan, seperti akses kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta layanan publik yang belum merata.

“Saya tidak ingin hanya melihat angka-angka indah di atas kertas, sementara masyarakat masih kesulitan mendapatkan layanan dasar,” tegasnya.

Saat ini, Pemprov Maluku Utara tengah menjalankan sejumlah program prioritas, di antaranya subsidi uang komite sekolah, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan jalan dan jembatan, jalan tani, ketahanan pangan, serta percepatan pembangunan ibu kota Sofifi.

Ia mengingatkan penegasan Sherly Laos bahwa seluruh program tersebut harus berjalan dengan koordinasi dan kolaborasi yang kuat agar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

Dalam forum tersebut, ia meminta seluruh OPD untuk memperkuat kualitas perencanaan dengan pendekatan berbasis data, terukur, serta memiliki output dan outcome yang jelas.

Sri  menegaskan pentingnya prinsip perencanaan tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam setiap program pembangunan.

Baca juga: Protes Jalan Rusak, Warga Tutuling Jaya Haltim Pilih Tanam Pohon Pisang

“Kita harus bekerja lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih transparan. Semua harus berpihak pada masyarakat,” ujarnya.

Sri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun Maluku Utara yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan.

Forum ini juga menjadi bagian dari rangkaian menuju pelaksanaan Forum Kepala Daerah dan Musrenbang Provinsi Maluku Utara yang dijadwalkan pada Mei 2026. (*)