Salah satu Ranperda yang ditolak Fraksi Hanura DPRD Maluku Utara ialah Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
"Sepanjang perumahan untuk anggota DPRD belum disediakan, maka diberikan tunjangan perumahan, "kata Ketua DPRD Maluku Utara M Iqbal Ruray
Terdapat 50.758 unit RTLH, dengan 42.381 unit di antaranya belum terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN)
Front Pemuda dan Mahasiswa Peduli Demokrasi Maluku Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Sofifi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, meminta seluruh kepala daerah mengevaluasi tunjangan DPRD, khususnya tunjangan rumah
Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Iswanto ST, menegaskan pentingnya evaluasi terhadap tunjangan dan fasilitas wakil rakyat
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku Utara menargetkan lahirnya pelaku ekspor baru dari kalangan Industri Kecil Menengah
Kepala Disperindag Provinsi Maluku Utara, Yudhitia Wahab, menegaskan pihaknya terus mendukung program kerja Sherly Laos
Bappeda menetapkan arah kebijakan pembangunan desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara berkomitmen kolaborasi dengan mahasiswa Program Studi Informatika Unkhair Ternate
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara menemukan sejumlah persoalan serius saat on the spot ke SMKN 3 Ternate, Selasa (3/9/2025)
"Mulai hari ini, SKA PT Niko diterbitkan langsung oleh IPSKA Maluku Utara, "ungkap Kepala Disperindag Maluku Utara Yudhitia Wahab
Menurut Sramin S Adam, APBD-P 2025 menjadi momentum penting untuk melakukan penyesuaian prioritas pembangunan, memperkuat belanja produktif
Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Pemerintahan Desa yang digelar
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Maluku Utara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Malut, Sherly Laos
Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Muammil Sunan, menilai ancaman Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos
HMI Cabang Ternate menilai 6 program prioritas Pemprov Maluku Utara masih sebatas slogan tanpa bukti nyata
Golkar meminta pemetaan potensi baru di sektor perikanan, pariwisata, dan transportasi, serta disiplin manajemen kas
"Yang pasti ada satu kasus yang kami tangani dan prosesnya tetap berjalan, "ungkap Aspidsus Kejati Maluku Utara Fajar Haryowimbuko
"Melalui program ini, tata kelola pemerintahan di Maluku Utara semakin bersih dan akuntabel, "harap Kepala Inspektorat Maluku Utara Nirwan MT Ali