Menteri Kependudukan dan TP PKK Maluku Utara Perkuat Sinergi Pelayanan KB Gratis

Ringkasan Berita:1. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr. Wihaji resmi mencanangkan program pemantauan KB
2. Pengaturan kependudukan adalah kunci utama dalam menjaga kualitas hidup 286 juta jiwa penduduk
3. Dengan jumlah keluarga yang kini mencapai 80 juta, penggunaan kontrasepsi menjadi instrumen vital pemerintah sesuai amanah UU nomor 52 tahun 2009

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr. Wihaji resmi mencanangkan program pemantauan Keluarga Berencana (KB) di berbagai wilayah prioritas Indonesia pada Rabu (11/2/2026). 

Melalui sambungan Zoom, Menteri Wihaji menekankan pengaturan kependudukan adalah kunci utama dalam menjaga kualitas hidup 286 juta jiwa penduduk.

Dalam arahannya, Dr. Wihaji menyatakan, dengan jumlah keluarga yang kini mencapai 80 juta, penggunaan kontrasepsi menjadi instrumen vital pemerintah sesuai amanah UU nomor 52 tahun 2009.

"Pemerintah wajib menyiapkan alat kontrasepsi sebagai hak warga negara untuk mengatur angka kelahiran."

Baca juga: Data BSPS Pulau Taliabu Jadi Polemik, Buhran Garusu: Penerima Harus Masuk Desil 1-4

"Ini bukan sekadar angka, tapi agar kesehatan reproduksi, ekonomi, hingga kesehatan mental perempuan terjaga."

"Bahkan, dengan perencanaan yang baik, 'kesehatan kantong' keluarga pun ikut terjaga," ujar Menteri Wihaji.

Di lokasi berbeda, Ketua TP PKK Maluku Utara Rusni Comoras meninjau langsung pelayanan KB di Puskesmas Rawat Inap Galala, Kota Tidore Kepulauan.

Ia memberikan apresiasi tinggi atas keramahan petugas dan fasilitas pemasangan kontrasepsi gratis yang disediakan bagi masyarakat.

Ia mengungkapkan rasa bangganya karena Maluku Utara berhasil meraih prestasi sebagai provinsi dengan pelayanan KB terbaik se-Indonesia pada pertengahan 2025.

Baca juga: Polda Maluku Utara Dalami Laporan PT Zhonghai Rare Metal Mining Indonesia

"Pencapaian luar biasa ini harus dipertahankan pada 2026 dan seterusnya."

"Saya menghimbau seluruh TP PKK Kabupaten/Kota untuk mendukung penuh pelayanan KB serentak yang dilaksanakan pada 9-15 Februari 2026."

"Kita targetkan Maluku Utara kembali menjadi role model bagi provinsi lain, "tegas Rusni Conoras. (*)